by Nimatul Faizah - Espos.id Solopos - Selasa, 3 September 2024 - 07:01 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi pelaksanaan pemungutan suara (Solopos/Joseph Howi Widodo
Esposin, BOYOLALI – Politik uang ternyata dikategorikan memiliki tingkat kerawanan yang rendah dalam Pilkada Boyolali 2024. Isu lain yang juga dikategorikan rendah kerawanannya adalah logistik.
Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, Muhamad Mahmudi, saat acara peluncuran peta kerawanan Pilkada Boyolali di Hotel Front One Boyolali, Senin (2/9/2024). Mahmudi mengatakan politik uang masuk dalam kerawanan rendah karena faktanya Bawaslu Boyolali tidak menerima laporan atau temuan soal hal tersebut pada Pemilu 2024.
“Semoga benar-benar tidak terjadi [politik uang],” kata dia.
Sementara masalah logistik yang juga dinilai rendah kerawanannya dikaitkan dengan kekurangan jumlah material logistik yang diterima, adanya kekurangan jumlah surat suara untuk disabilitas, dan jadwal pengiriman logistik yang tidak menentu.
Lebih jauh Mahmudi menyebut pada tingkat kerawanan sedang ada isu pencalonan dan kampanye. Terkait pencalonan, masalah yang rawan muncul adalah lembaga pendidikan atau sekolah asal calon yang sudah berhenti beroperasi atau berubah nomenklatur. Hal ini biasanya ditemukan saat verifikasi ijazah calon,” kata dia. Ia memprediksi tren isu ini akan menurun saat pilkada karena faktor jumlah peserta. Saat pemilu legislatif sangat banyak caleg yang harus diverifikasi berkasnya, sedangkan saat Pilkada hanya ada dua pasang calon sehingga berkas yang harus diperiksa relatif tidak banyak.
Isu kampanye juga dikategorikan memiliki kerawanan sedang. Kerawanan biasanya terjadi pada kampanye yang difasilitasi KPU tidak sesuai ketentuan dan adanya kampanye di luar jadwal. Akan tetapi keduanya diprediksi bakal menurun jika dibandingkan saat Pemilu 2024.
Mahmudi menjelaskan Bawaslu Boyolali menyusun peta kerawanan Pilkada 2024 selama kurang lebih tiga bulan. Mahmudi menyampaikan dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan, Bawaslu Boyolali bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu.
Dia menambahkan Bawaslu Boyolali menggunakan metode penyusunan kerawanan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang telah diluncurkan Bawaslu di tingkat pusat. Lalu, metode kedua menggunakan hasil pengawasan Pemilu 2024. Metode ketiga yaitu informasi terkini soal perkembangan kondisi politik di masing-masing Panwascam dari 22 kecamatan.