by Chrisna Chanis Cara Jibi Solopos - Espos.id Solopos - Kamis, 14 Maret 2013 - 01:33 WIB
ESPOS.ID - Logo Pilgub Jateng
SOLO—Konstelasi politik menjelang pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2013 dikhawatirkan membuat keteteran birokrasi. Pelantikan wakil walikota (wawali) Solo yang rencananya digelar bulan ini pun terancam molor.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Dewan (Setwan) Solo, Toto Amanto kepada wartawan di Balaikota, Rabu (13/3/2013). “Agenda pelantikan wawali itu ranahnya gubernur. Tentu jadwalnya harus menyesuaikan jadwal gubernur,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Jateng saat ini, Bibit Waluyo, kembali mencalonkan diri di pilgub 2013. Jajaran birokrasi lain di provinsi seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Hadi Prabowo pun turut meramaikan bursa. Sebelumnya, Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menargetkan wawali mulai bekerja bulan ini.
Pasalnya seusai pemilihan wawali, 27 Februari lalu, berkas pelantikan langsung dikirim ke Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui gubernur. Menurut Toto, sejak sepekan kemarin berkas pelantikan masih ngendon di Kemendagri. “Sudah dikirimkan gubernur ke pusat sepekan lalu. Saat ini kami cuma bisa menunggu,” tuturnya.
Meski jadwal resmi kampanye pilgub belum diumumkan, kecenderungan hal itu menghambat agenda pelantikan diakui ada. Pasalnya berkas pelantikan wawali masih harus dilempar kembali ke Pemprov pascaproses di Kemendagri.
Setelah diketahui Pemprov, berkas pelantikan masih akan diproses di Bamus DPRD terkait tanggal pelantikan. Namun demikian, Toto menilai proses yang ada sejauh ini masih normal. Pihaknya masih yakin pelantikan bisa dihelat bulan ini. “Meski kami tak bisa memastikan, kami yakin Maret ini bisa dilantik. Proses sepekan di Kemendagri masih normal,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya siap proaktif menanyakan sejauh mana perkembangan berkas di pusat maupun provinsi. “Kami terus menjalin komunikasi.”
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, membenarkan proses pilgub Jateng mulai mengorbankan roda birokrasi. Sekda menerangkan, pengisian tiga jabatan kosong di eselon II yang diajukan ke Pemprov beberapa waktu lalu hingga kini masih buram. Padahal, pengisian jabatan tersebut dinilai penting untuk menyokong pemerintahan kota. “Kalau mau jujur, jelas sedikit mengganggu,” ujarnya.
Lebih jauh, polemik pemanfaatan air Cokro Tulung antara Solo dan Klaten yang ditarget rampung bulan ini pun masih terkatung-katung. Sekda mengatakan saat ini bola panas keputusan mediasi berada di provinsi. “Artinya belum diperlukan pertemuan lanjutan hingga pemprov merumuskan keputusan.”
