Esposin, KARANGANYAR — Kisruh data warga miskin hingga nasib ngenes petugas pendata tanpa honor menjadi beberapa persoalan yang terjadi di Kabupaten Karanganyar. Fakta-fakta itu mencuat saat anggota Komisi VIII DPR melakukan dialog dengan sejumlah pihak di New Normal Cafe Karanganyar, Selasa (27/12/2022).

Kegiatan yang diikuti ratusan personel pilar sosial di antaranya dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), karang taruna, organisasi sukarelawan, petugas mandiri kemiskinan (PMK) dan lainnya.

PSM asal Jumapolo, Suyatno, mengeluhkan data warga miskin yang tidak pernah berubah. Padahal data miskin selalu diajukan untuk direvisi seperti warga meninggal dunia, pindah alamat, hingga graduasi miskin ke kaya.

"Data yang diajukan tetap sama turunnya. Kami juga bingung kenapa seperti itu," keluhnya.

"Data yang diajukan tetap sama turunnya. Kami juga bingung kenapa seperti itu," keluhnya.

Persoalan lain terkait dengan nasib petugas mandiri kemiskinan (PMK) di tingkat desa yang hingga kini terabaikan. Padahal PMK menjadi ujung tombak pendataan warga miskin. Mereka selama ini bekerja tanpa menerima honor dari pemerintah.

Baca Juga: BPS: 14.827 Keluarga di Karanganyar Masuk Kategori Sangat Miskin

Hal senada disampaikan TKSK dari Tawangmangu, Tri Purwanto. Ia mengaku kerap dikomplain pemerintah desa terkait kisruh data kemiskinan. Dia berharap data warga miskin bisa dibenahi sehingga diperbaharui setiap saat.

"Kami banyak terima komplain desa-desa. Ada data warga yang sudah meninggal dunia dan diajukan dicoret masih tetap muncul lagi," katanya.

Minim Bantuan Pemerintah

Sementara salah satu perwakilan karang taruna, Pujiatno, mengeluhkan minimnya bantuan pemerintah untuk masyarakat.  Misalnya, anggaran pendukung kreativitas pemuda yang minim. Selain itu tidak tersedia wadah bagi anak muda untuk menyalurkan bakat dan terhindar dari kenakalan remaja.

"Anak-anak muda kita banyak yang kreatif. Namun kurang diarahkan. Takutnya lari ke narkoba, kenakalan dan aksi kriminalitas seperti klitih," katanya.

Baca Juga: Akhirnya, BLT Sapu Jagat Karanganyar Tahap I Rp1,353 Miliar Cair

Menanggapi persoalan kisruh data warga miskin dan minimnya honor bagi petugas pendata, anggota Komisi VIII DPR, Paryono, mengatakan akan menyampaikan keluhan itu dalam rapat kerja Komisi VIII. Temuan ini, menurutnya, hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dibutuhkan solusi untuk persolaan tersebut.

"Data kemiskinan ini sangat dinamis. Nah persoalan yang memang terjadi ketika update, data itu tidak berubah. Kita akan bahas di rapat kerja bersama Kemensos," katanya.

Temuan lain, Paryono mengaku ada relasi khusus oknum pejabat di tingkat bawah yang bermain dengan data warga miskin. Ada warga yang secara ekonomi mampu, namun terdata sebagai warga miskin dan menerima berbagai bantuan pemerintah. Persoalan-persoalan ini, menurutnya perlu diselesaikan. Jangan sampai penyaluran bantuan pemerintah salah sasaran.

Mengenai honor, dia mengatakan petugas pilar sosial dalam menjalankan tugas kerap menemui masalah yang kompleks. Di sisi lain, dukungan terhadap tugas mereka terkadang kurang. Termasuk soal kesejahteraan petugas.

Baca Juga: Warga Kaya di Karanganyar Masih Tercatat di Data Penerima Bantuan, Bupati Heran 

"Meski demikian, kami mengajak para petugas pilar sosial ini tetap bekerja maksimal, memberi pelayanan terbaik pada masyarakat. Soal apa yang menjadi kendala mereka, hambatan mereka, tentu akan dibantu untuk dicarikan solusi," katanya.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif