SRAGEN – Sekretaris Komisi II DPRD Sragen, Suparno, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mencarikan solusi bagi pedagang kaki lima (PKL). Dia menyatakan Pemkab jangan hanya menggusur PKL, tetapi juga memberi solusi terbaik bagi mereka.

“Dari sisi aturan memang keberadaan PKL di sepanjang Jl Raya Sukowati melanggar. Di sisi lain, mereka juga membutuhkan pekerjaan itu untuk menghidupi keluarganya. Dinas terkait jangan sekadar mengusir mereka tanpa ada solusi yang jelas. Mereka harus dicarikan tempat, tapi sebelumnya adakan sosialisasi dulu,” tegas Suparno, saat dijumpai wartawan, Jumat (30/3/2012).

Berdasarkan pantauan Espos, sejumlah PKL nekat berjualan di pinggir Jl Raya Sukowati. Padahal mereka sebelumnya sudah membuat surat pernyataan tertulis untuk pindah dari lokasi tersebut. Menurut Suparno, untuk keindangan kota memang diperlukan penataan PKL, tapi mereka juga harus dipikirkan.

“Jangan-jangan mereka juga ditarik retribusi? Kalau benar, justru Pemkab melegalkan PKL itu. Kalau mereka diusir, sedangkan mereka ditarik retribusi jadi ironis. Solusi bagi PKL itu merupakan tanggung jawab pemerintah,” tambahnya.

Kasi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sragen, Sukamto, memang menyadari tindakan peringatan tertulis dari tim gabungan beberapa waktu lalu tak membuat afek jera bagi PKL. Sukamto belum menentukan langkah lanjutan. Dia akan berkomunikasi dengan Wakil Bupati (Wabup) Sragen untuk meminta solusi terbaik dalam pengambilan langkah penataan PKL.

“Kami belum mengambil langkah lanjutan. Kami masih menunggu perintah lebih lanjut dalam penataan PKL. Ya, memang mereka banyak yang bandel dan tetap menggelar dagangannya di tepi Jl Raya Sukowati. Tapi mau bagaimana lagi, kami tunggu saja perintah atasan selanjutnya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif