by Taufiq Sidik Prakoso Jibi Solopos - Espos.id Solopos - Jumat, 26 Juli 2013 - 16:15 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
Esposin, SOLO -- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Solo mengaku kesulitan memantau pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan oleh home industry. Pasalnya, selama ini banyak home industry tak terdata di Dinsosnakertrans.
Kepala Dinsosnakertrans Solo, Rakhmat Sutomo, menyatakan pihaknya mulai melakukan pemantauan pembayaran THR sejak Rabu (24/7/2013). Namun, hingga kini pihaknya belum menerima aduan terkait pembayaran THR.
“Kami sudah mengirimkan Surat Edaran ke perusahan. Pemantauan sudah berjalan sejak Rabu (24/7) hingga Jumat (2/8). Sampai sekarang belum ada laporan,” ungkapnya saat ditemui di DPRD Solo, Jumat (26/7/2013).
Pihaknya menegaskan sesuai SE, perusahaan diharuskan membayar THR maksimal H-7 Lebaran.
“Kami maksimalkan H-7 hak karyawan mendapatkan THR sudah dibayarkan. Soal sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar, itu sudah kami persiapkan. Kalau ada yang belum membayar THR hingga H-7, karyawan bisa melaporkan ke posko pengaduan di Dinsosnakertrans,” jelas dia.
Disampaikannya, selama ini tidak ada keluhan soal pembayaran THR. Dia menegaskan 600-800 perusahaan yang tercatat di Dinsosnakertrans selama ini tertib membayarkan THR.
Hanya, pihaknya mengakui kesulitan mengawasi pembayaran THR oleh home industry yang memiliki karyawan jauh lebih sedikit dibanding perusahaan yang sudah terdaftar di pemkot.
“Yang susah itu terus terang pengusaha home industry di luar 600-800 perusahaan itu,” terangnya.
Anggota Komisi IV, Umar Hasyim, menjelaskan keberadaan posko pengaduan pembayaran THR cukup efektif. Ditambahkannya, Komisi IV secara resmi akan ikut mengadakan pengawasan terhadap perusahaan yang mengabaikan pembayaran THR.