by Taufiq Sidik Prakoso - Espos.id Solopos - Rabu, 28 Agustus 2024 - 16:44 WIB
ESPOS.ID - Ketua DPC PDIP Klaten Sri Mulyani. (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
Esposin, KLATEN -- DPC Partai Demokrat Klaten memastikan keluar dari Koalisi Besar yang digalang DPC PDIP Klaten untuk Pilkada 2024 setelah DPP parpol tersebut mengeluarkan rekomendasi kepada Irjen Pol (Purn) Herry Wibowo-Wahyu Adhi Darmawan sebagai cabup-cawabup.
Kepastian keluarnya Demokrat dari Koalisi Besar disampaikan Ketua DPC PDIP Klaten, Sri Mulyani, saat ditemui wartawan di Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Klaten, Rabu (28/8/2024). “Parpol yang sudah oke keluar dari koalisi yakni Partai Demokrat karena sudah mengeluarkan rekomendasi,” ungkap Mulyani.
Mulyani mengaku kecewa dengan langkah DPP partai berlambang bintang Mercy itu. “Saya kecewa karena keluar dari komitmen MoU yang sudah disepakati. Karena MoU itu bermeterai hitam di atas putih,” tegas Mulyani.
"Apa pun yang dilakukan di bawah itu semua sudah sepengetahuan dan seizin DPP. Tetapi kok di-bypass seperti ini ya saya kecewa dengan Partai Demokrat. Tetapi apa pun itu sudah diputuskan, ya ayo tarung," ujarnya.
"Apa pun yang dilakukan di bawah itu semua sudah sepengetahuan dan seizin DPP. Tetapi kok di-bypass seperti ini ya saya kecewa dengan Partai Demokrat. Tetapi apa pun itu sudah diputuskan, ya ayo tarung," ujarnya.
Terkait partai lainnya yang sebelumnya membuat MoU dengan PDIP Klaten untuk berkoalisi di Pilkada 2024, Mulyani mengungkapkan hingga kini masih solid.
Selain PDIP, pengurus pusat atau DPP lima partai lainnya sudah mengeluarkan rekomendasi sesuai rekomendasi kepada pasangan Hamenang Wajar Ismoyo-Benny Indra Ardhianto. “Untuk PKS semoga hari ini ada jawaban,” jelas Mulyani.
“Untuk selanjutnya seperti apa, tunggu setelah 29 Agustus [setelah pendaftaran bakal pasangan calon ditutup] nanti akan terlihat. Karena politik itu dinamis dan perubahannya sangat cepat,” jelas One.
Disinggung soal MoU dengan PDIP, One mengatakan kesepakatan untuk koalisi sebelumnya berada di tingkat DPC. Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah mengubah konstelasi politik dengan sangat cepat.
“Ini keputusan DPP. Kalau koalisi kemarin [dengan DPC PDIP Klaten] level di kabupaten. Walau sementara, kemarin disetujui DPD tetapi ternyata keputusan MK membawa dampak luar biasa di seluruh Indonesia,” jelas One.
One mengungkapkan sudah menyampaikan keputusan DPP Partai Demokrat terkait rekomendasi itu ke PDIP Klaten. “Tentu kami sudah komunikasi dengan DPC PDIP Klaten. Kami sudah memberitahukan kondisinya seperti ini secara jujur, semua menunggu setelah 29 Agustus,” ungkap One.
Sebelumnya, ada tujuh partai yang membuat MoU dengan PDIP untuk berkoalisi di Pilkada Klaten 2024. Ketujuh partai itu yakni Partai Gerindra, PKS, PKB, PPP, PAN, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.