Esposin, KLATEN -- Keberadaan perusahaan swasta di Kabupaten Klaten mampu memberikan kontribusi positif pada program prioritas Pemkab melalui corporate social responsibility (CSR). Apalagi dengan adanya forum CSR yang dibentuk sejak 2014 lalu.
Promosi 12 Pemain BRI Liga 1 Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia
Lewat forum itu, program CSR perusahaan disinkronkan dengan program pemerintah sehingga memberikan dampak yang nyata dalam penanganan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, perbaikan RTLH, atau penanganan stunting.
CSR merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aspek sosial kepada lingkungan sekitar. Berdasarkan data yang dihimpun Esposin, total nilai CSR di Klaten pada 2023 hingga Juni 2024 mencapai Rp15.856.586.538. Nilai itu dari program CSR yang dijalankan lebih dari 86 perusahaan.
Komposisi CSR per bidang meliputi lingkungan hidup Rp4.068.079.873 (25,7 persen), sarana dan prasarana Rp3.384.646.500 (21,3 persen), olahraga seni, budaya, dan pariwisata Rp3.380.722.643 (21,3 persen).
Selain itu bidang sosial Rp2.479.048.394 (15,6 persen), pemberdayaan ekonomi Rp1.845.299.730 (11,6 persen), kesehatan Rp417.289.398 (2,6 persen), dan pendidikan Rp281.500.000 (1,8 persen).
Forum CSR di Klaten dibentuk untuk memaksimalkan pemanfaatan program itu untuk akselerasi pembangunan dan penanganan berbagai permasalahan sosial. Pengurus forum itu merupakan kolaborasi antara unsur pemerintah, swasta, serta BUMD dan BUMN.
Ide pembentukan forum itu lantaran banyak perusahaan yang sudah menjalankan program CSR namun masih sporadis. Di sisi lain, masih ada perusahaan yang belum memahami CSR. Dengan dibentuknya forum CSR, kegiatan yang digulirkan perusahaan bisa lebih terkoordinasi dan terarah sesuai tujuan pembangunan daerah.
Namun demikian, masih ada CSR perusahaan yang tidak sinkron sehingga lahirlah ide menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) CSR pada 2018.
Musrenbang CSR digelar setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan. Musrenbang CSR di Klaten menjadi pertama di Indonesia. Kegiatan itu mempertemukan unsur dunia usaha, pemerintah daerah, hingga akademisi dan tokoh masyarakat.
Kolaborasi CSR Antarperusahaan
Salah satu sosok penting di balik lahirnya forum hingga Musrenbang CSR perusahaan di Klaten adalah Wahyu Hariadi. Wahyu menginisiasi forum CSR saat masih menjabat sebagai Kabid Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau yang kini bernama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Klaten.Kini, Wahyu yang sudah purnatugas sebagai ASN dipercaya menjadi penasihat Forum CSR. Diwawancarai Esposin melalui telepon, Senin (29/7/2024), Wahyu menjelaskan Musrenbang CSR digelar agar antara program prioritas pembangunan Pemkab dengan program CSR perusahaan bisa saling mendukung.
"Musrenbang CSR ini digelar setelah RKPD dan sebelum akhir tahun. Sehingga dari hasil Musrenbang ini nanti bisa menjadi dasar perusahaan untuk menyusun program kerja di tahun selanjutnya agar sinkron dengan program prioritas daerah,” kata Wahyu.
Pada 2023, dunia usaha sepakat membantu program pengentasan kemiskinan di Klaten. Salah satu fokus yang diberikan yakni mendukung percepatan rehab rumah tak layak huni (RTLH). Ada puluhan RTLH yang direhab oleh dunia usaha melalui program CSR. Sasaran RTLH juga disinkronkan dengan data Pemkab Klaten.
Wahyu menerangkan forum maupun hasil musrenbang CSR tak pernah memaksa perusahaan untuk menggelontorkan bantuan. Forum menyerahkan kepada perusahaan soal bentuk kegiatan program CSR yang akan dilakukan.
Hasil Musrenbang juga disebut tak mempengaruhi program inti CSR yang dijalankan dunia usaha. Justru, Musrenbang CSR membantu perusahaan untuk menjalankan program CSR yang berkelanjutan.
Keberadaan forum juga semakin menguatkan kemitraan antara Pemkab dengan dunia usaha. Tak hanya itu, forum menjembatani kemitraan antarperusahaan. Hal itu dibuktikan ada program kolaborasi antarperusahaan untuk menggulirkan kegiatan CSR.
Salah satu contoh kolaborasi yakni antara PT Tirta Investama-Pabrik Aqua Klaten dengan RS PKU Muhammadiyah. Kedua perusahaan saling berkolaborasi untuk mendukung program penurunan angka stunting.
Wahyu menjelaskan program CSR menjadi kewajiban bagi perusahaan dan sudah menjadi amanat undang-undang. Bagi perusahaan, program CSR yang berkelanjutan menumbuhkan citra positif hingga berdampak pada iklim usaha mereka. Sementara bagi masyarakat sekitar, kepentingan mereka bisa terakomodasi.
Rehab RTLH hingga Pelestarian Lingkungan
Stakeholder Relations Manager Pabrik Danone Aqua Klaten, Rama Zakaria, menjelaskan forum CSR menjadi tempat untuk menaungi program CSR masing-masing perusahaan di Klaten. Dia menilai sistem pengelolaan forum CSR di Klaten sudah benar.Salah satunya, forum tidak mengelola dana. Forum menjadi media untuk koordinasi serta menyinkronkan antarprogram. “Pengelolaan CSR di Klaten ini luar biasa. Enggak semua kabupaten punya seperti di Klaten. Sehingga tidak heran kalau Kabupaten Klaten sering menjadi rujukan pengelolaan program CSR,” jelas Rama.
Rama juga memaparkan forum CSR menjadi media belajar sekaligus menjadi tempat untuk menjalin sinergi antarpelaku usaha guna mendukung program-program pemerintah daerah. Disinggung kegiatan CSR Aqua yang disinkronkan dengan program pemerintah, Rama menjelaskan ada beberapa.
Salah satunya mendukung program rehab RTLH seperti program unggulan hasil Musrenbang CSR. Jumlah total RTLH yang direhab sebanyak 50 unit. Keluarga yang menerima bantuan stimulan rehab RTLH tersebar di 14 kecamatan. Nilai bantuan stimulan yakni Rp12,5 juta per unit.
Program lainnya yakni mendukung program pendidikan. Aqua bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Jogja mendampingi sekolah Adiwiyata. Lebih dari 50 sekolah Adiwiyata yang didampingi tersebar di beberapa wilayah.
“Untuk Klaten lebih fokus atau lebih banyak. Kami mendampingi sampai mereka ke level sekolah Adiwiyata yang lebih tinggi. Pendampingan sekolah Adiwiyata ini juga bisa mendukung kabupaten dalam konteks Adipura,” kata Rama.
Dukungan ke program pemerintah daerah lainnya yakni terkait pengelolaan sampah. Pabrik Aqua Klaten bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pendampingan terhadap TPS3R.
Ruang lingkup lain yakni program CSR untuk subsidi sambungan listrik keluarga tidak mampu bekerja sama dengan ESDM Jateng. Pemasangan instalasi listrik baru tersebar di tiga desa wilayah Kecamatan Bayat yakni Desa Krikilan sebanyak empat unit, Desa Talang sebanyak tiga unit, dan Desa Tegalrejo sebanyak tiga unit.
Disinggung kolaborasi antarperusahaan dalam menjalankan program CSR, Rama membenarkan telah bersinergi dengan RS PKU Muhammadiyah. “Sinergi ini yang positif. Termasuk ketika ada dukungan untuk bantuan air bersih, kami kolaborasi dengan beberapa perusahaan,” kata Rama.
Rama mengungkapkan bergulirnya program CSR tak sekadar menuntaskan kewajiban. Dia menjelaskan bagi perusahaannya, CSR ibarat deoxyribo nucleic acid (DNA) yang ada dalam sel tubuh setiap manusia.
“Satu bagian yang penting bahwa kami tidak melulu berpikir soal profit. Tetapi bagaimana bisa menyinergikan tiga kepentingan yakni bisnis, lingkungan dan sosial. Tiga poin itu menjadi culture. Jadi bukan karena kewajiban, tetapi CSR menjadi DNA dari perusahaan,” jelas Rama.
"Sebagai poinnya kami menjadi bagian dari masyarakat Klaten, sehingga kami harus mendukung juga. Karena pemerintah juga mendukung keberlangsungan operasional pabrik. Jadi ini saling mendukung untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif juga," tambahnya.
Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan
Kepala Bapperida Klaten, Pandu Wirabangsa, menjelaskan dunia usaha menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah. Salah satunya dalam aspek percepatan pengentasan kemiskinan.Sederhananya, lanjut Pandu, keberadaan perusahaan menurunkan angka pengangguran. Berdasarkan data BPS Klaten, grafis angka pengangguran terbuka menunjukkan tren menurun tiga tahun terakhir.
Pada 2021, angka pengangguran tercatat sebanyak 5,48 persen. Jumlahnya menurun menjadi 4,31 persen pada 2022. Kemudian pada 2023 angka pengangguran berkurang 0,11 persen menjadi 4,2 persen.
“Serapan di sini sangat baik dilihat dari grafik angka pengangguran. Walau memang belum maksimal, peran dunia usaha sudah luar biasa salah satunya dalam menangkap tenaga kerja,” kata Pandu.
Hal itu termasuk dukungan dunia usaha melalui program CSR. Apalagi, program CSR yang dikoordinasikan melalui forum sudah disinkronkan dengan program prioritas pemerintah. “Dalam hal ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah sendiri. Tetapi ada unsur-unsur lainnya yang terlibat,” ungkap Pandu.