by Wahyu Prakoso - Espos.id Solopos - Senin, 17 Oktober 2022 - 19:12 WIB
Esposin, SOLO -- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan strateginya untuk mengurangi luasan kawasan kumuh di Kota Bengawan. Ia menyebut semua bergotong royong dalam upaya tersebut. Pembangunan hunian layak huni juga dilakukan secara masif dua tahun terakhir.
Hal itu disampaikan Gibran menanggapi luasan kawasan kumuh yang berkurang hampir 70% dalam empat tahun terakhir, dari semula 359,55 hektare pada 2017 menjadi 118 hektare pada 2021.
“Di Kota Solo itu semua gotong royong, TNI/Polri, CSR [tanggung jawab sosial perusahaan] swasta masif banget membangun hunian layak huni. Pasti turun. Kemiskinan pasti turun,” katanya kepada wartawan di Balai Kota Solo, Senin (17/20/2022).
Gibran menjelaskan Pemkot Solo banyak dibantu Bank Jateng dan Shopee dalam kolaborasi menangani kawasan kumuh. Kota Solo juga dibantu Konimex di kawasan Jl Ki Hajar Dewantara dan Jl Dr Radjiman, Solo.
“Ya kami fokus pada daerah kumuh dulu. Kawasan itu kan sudah dipetakan. Kalau menggarap harus total digarap semua jadinya kan apik. Dananya ada, CSR ada yang membantu, TNI/Polri membantu,” jelasnya.
Baca Juga: Wow! Luasan Kawasan Kumuh Kota Solo Berkurang Hampir 70% dalam 4 Tahun
Sebelumnya, Koordinator Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Solo, Cornelius Tri Cahyo, menjelaskan jumlah luasan kawasan kumuh Kota Solo terdata ada 359,55 hektare pada 2017. Luasan itu berkurang menjadi 135,971 hektare pada 2020 dan tersisa 118 hektare pada 2021.
Menurut Tri Cahyo, penanganan kawasan kumuh berpusat pada tiga lokasi pada tahun ini. Pertama di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, penataan tahap II dengan pembangunan 316 unit rumah.
Baca Juga: Kawasan Kumuh Kota Solo Tersebar di 29 Kelurahan, Terbanyak Mojo dan Jebres
Kedua, penataan 63 rumah di kawasan kumuh di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan. Terakhir Semanggi bagian utara, Kecamatan Pasar Kliwon, dengan pembangunan 136 rumah. Progres pembangunan sekitar 70 persen.
“Untuk pembangunan rumah kolaborasi dengan Shopee. Pemkot Solo dari APBD untuk jaringan listrik dan air PDAM. Untuk kami, Kotaku ada Rp29,6 miliar untuk pembiayaan pembangunan jalan, drainase, sanitasi, perpipaan air bersih, dan ruang terbuka hijau,” paparnya.
Ia menjelaskan anggaran pembangunan setiap unit rumah sekitar Rp50 juta. Sebagai informasi, puluhan keluarga menempati hunian di lahan milik negara sebelum diminta pindah sementara. Pemerintah melalui Kotaku serta Pemkot Solo membangunkan hunian layak huni bagi mereka.