Tuding Ijazah Jokowi Palsu, Gus Nur dan Bambang Tri Dituntut 10 Tahun Penjara - Espos Indonesia dari Solo untuk Indonesia

by Dhima Wahyu Sejati - Espos.id Solopos - Selasa, 21 Maret 2023 - 19:04 WIB

ESPOS.ID - Sugi Nur Raharha alias Gus Nur setelah sidang lanjutan kasus dugaan ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama di Pengadilan Negeri Solo, Selasa (21/3/2023). (Solopos.com/Dhima Wahyu Sejati).

Esposin, SOLO — Jaksa penuntut umum atau JPU menuntut Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, terdakwa kasus ujaran kebencian dan penistaan agama dengan hukuman 10 tahun penjara. Tuntutan itu disampaikan JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (21/3/2023).

Pantuan Esposin, pembacaan tuntutan terhadap Bambang Tri dilakuakn terpisah sekitar pukul 13.00 WIB. Sedangkan pembacaan tuntutan Gus Nur dibacakan sekitar pukul 15.00 WIB.

Pada sidang pertama, kuasa hukum Bambang Tri sempat meninggalkan ruang sidang dan menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum. Namun tim kuasa hukum tetap akan mendampingi Gus Nur.

Selepas sidang selesai, Bambang Tri enggan berkomentar ke media terkait tuntutan JPU atau pun pengunduran diri kuasa hukumnya. “No comment,” kata Bambang Tri singkat.

Berbeda dengan Gus Nur yang sempat mengenanggapi tuntutan JPU. “Alhamdulilah saya dituntut 10 tahun, jadi JPU sudah melakukannya dengan baik. Pekerjaan dunia, enggak papa, tapi kita masih punya pengadilan akhirat,” kata dia kepada wartawan selepas sidang.

Dia menegaskan terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo merupakan gagasan Bambang Tri. Dia mengaku hanya seorang Youtuber yang mengundang narasumber. “Tapi ternyata tuntutan sama dengan Bambang,” lanjut dia.

Gus Nur mengaku akan menggunakan haknya untuk melakukan pledoi di persidangan selanjutnya.

Sementara itu, kuasa hukum Gus Nur, Andhika Dian Prasetyo, menyatakan keberatan dengan tuntutan JPU. Menurutnya isu ijazah palsu Jokowi yang dibahas kedua terdakwa di akun Youtube milik Gus Nur merupakan kritik.

“Gus Nur ini adalah seorang ulama, tapi kebetulan seorang oposisi, apa pantas melakukan mubahalah malah dituduh penistaan agama,” kata dia.

Sidang tersebut dipimpin oleh majelis hakim Moch Yuli Hadi didampingi hakim anggota Hadi Sunoto, dan Bambang Aryanto. Sedangkan tim JPU terdiri atas Apriyanto Kurniawan, Endang Sapto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujiastuti, dan Ardhias Adhi.

Dari catatan