by Kurniawan - Espos.id Solopos - Rabu, 12 Oktober 2022 - 15:55 WIB
Esposin, SOLO -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Jateng) melakukan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak yang disingkat TKPK Pemkot Solo dengan DPRD Solo, Selasa (11/10/2022).
Perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Jateng diwakili oleh Hery Setiawan dan Fani Van Sasongko. Sedangkan dari DPRD Solo ada Ketua Bapemperda DPRD Solo, Ekya Sih Hananto, dan Wakil Ketua Bapemperda DPRD Solo, Roy Saputro.
Ada juga perwakilan inisiator Raperda TKPK dari Fraksi PDIP DPRD Solo yaitu YF Sukasno, Suharsono, dan Janjang Sumaryono Aji. Mereka juga melibatkan tenaga ahli (TA) pembuatan pembuatan naskah akademis (NA), Dr Dora SH MH dari Unisri Solo.
Kepada Esposin, YF Sukasno menjelaskan banyak materi yang dibahas dan didiskusikan dalam pertemuan tersebut. Perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Jateng juga memberikan beberapa catatan materi yang harus dihilangkan dan dimasukan.
Setelah melalui pembahasan sekira tiga jam, lanjut Sukasno, draf Raperda TKPK Solo dinyatakan lolos proses harmonisasi. Draf itu selanjutnya dapat diproses ke tahapan berikutnya. “Bersyukur draf Raperda ini lolos harmonisasi,” ujarnya.
Baca Juga: Terancam Kacau Balau, Pemkot Solo Didesak Cari Solusi Penghapusan TKPK
“Inisiasi adanya Raperda TKPK oleh Fraksi PDIP DPRD Solo atas instruksi Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo. Setelah berproses sejauh ini, kami sangat bersyukur draf raperda ini sudah bisa lolos tahap harmonisasi dan berlanjut ke tahap berikutnya,” urainya.
Tahap berikutnya dari proses Raperda TKPK Solo, menurut Sukasno, akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Solo dan seluruh anggota. Bila draf itu disetujui berarti menjadi Perda Inisiatif DPRD Solo dan akan disampaikan Nota Penjelasan kepada Wali Kota Solo.
Baca Juga: Tjahjo Kumolo Meninggal, Rudy Kenang Momen Cium Tangan Gegara TKPK
“Bila disetujui, nanti menjadi inisiatif DPRD Solo, dan dalam rapat paripurna akan disampaikan Nota Penjelasan kepada Wali Kota. Raperda ini inisiatornya adalah teman-teman anggota Fraksi PDIP DPRD Solo. Prosesnya sejak periode Pak Rudy,” katanya.
Keberadaaan Perda TKPK ditargetkan bisa menjadi payung hukum bagi Pemkot Solo dalam mengelola TKPK yang sangat dibutuhkan. “Juga memberikan payung hukum kepada TKPK dalam bekerja, agar merasa aman dan optimal bekerja,” ujarnya.