by Chrisna Chanis Cara Jibi Solopos - Espos.id Solopos - Selasa, 12 April 2016 - 21:40 WIB
Esposin, SOLO--DPRD Solo berkomitmen mendukung penganggaran dana pembentukan tim sapu lubang di kecamatan mulai tahun depan. Kebijakan itu dinilai selaras dengan upaya pelayanan masyarakat di bidang infrastruktur.
Wakil Ketua DPRD, Umar Hasyim, menyambut baik rencana pembentukan tim sapu lubang di tiap kecamatan. Pihaknya meyakini langkah tersebut akan memercepat respons atas keluhan jalan berlubang. Dengan pengadaan infrastruktur sapu lubang di tiap kecamatan, perbaikan jalan skala kecil tak perlu menunggu lelang.
“Kalau muaranya untuk kepentingan publik, kami setuju,” ujar Umar saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/4/2016).
Pemkot berencana mengajukan anggaran mesin pemadat dan pemasak aspal sebagai kelengkapan sapu lubang mulai tahun depan. Hal itu merespons gerakan Team White Pylox (TWP) yang menandai ratusan lubang jalan dengan cat semprot warna putih. Menurut Umar, respons cepat terhadap kerusakan jalan penting untuk mengantisipasi kecelakaan. Penanganan dini juga diperlukan untuk mencegah lubang jalan meluas.
“Solo itu kan luasnya kecil, kalau masih banyak jalan berlubang ya disayangkan perencanaan pembangunannya,” kata dia.
Jika terealisasi, Umar mewanti-wanti tim sapu lubang di tiap kecamatan memerhatikan kualitas penambalan jalan. Dia mengamati banyak jalan yang mengelupas meski baru diperbaiki beberapa bulan. “Jangan asal cepat, perhatikan pula kualitasnya.”
Di sisi lain, Pemkot didorong mencermati regulasi dalam operasional tim sapu lubang. Umar menilai Pemkot tak bisa melangkahi mekanisme lelang jika ada pengadaan barang senilai lebih dari Rp200 juta. Dia mencontohkan pengadaan bahan aspal. “Maksud baik kalau tidak diimbangi regulasi bisa berbahaya,” ucapnya.
Ketua Komisi II, Y.F. Sukasno, mengatakan siap mendukung anggaran untuk optimalisasi tim sapu lubang. Sukasno menyebut material aspal dimungkinkan tidak perlu dilelang jika nominalnya di bawah Rp200 juta. “Namun jika harus dilelang, kami pikir tidak terlalu menyita waktu. Lelang material pengaspalan seperti pasir dan kricak bisa lebih cepat. Jadi Januari sudah mulai pelaksanaan penambalan,” ujarnya kepada Esposin.
Anggota Komisi II, Ginda Ferachtriawan, mendorong Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tak hanya mengajukan dana perbaikan jalan melihat kerusakan yang ada, melainkan juga potensi kerusakan di tahun berjalan. “Setiap tahun kan bisa dilihat tren kerusakannya, DPU jangan sungkan mengajukan anggaran besar. Apalagi ini menyangkut keselamatan warga.”