by Septhia Ryanthie Jibi Solopos - Espos.id Solopos - Senin, 23 April 2012 - 16:36 WIB
Ketua Fraksi Nurani Indonesia Raya (FNIR) DPRD Kota Solo, Abdullah AA mengemukakan meskipun APBD sudah menetapkan kenaikan honor penarik sampah mulai tahun ini, sejak Januari hingga April ini honor yang mereka masih sama seperti yang diterima tahun lalu. Padahal menurutnya, sejak Februari lalu, kenaikan honor tersebut seharusnya sudah dapat direalisasikan. Sebab menurut informasi yang diterimanya, dokumen pengisian anggaran (DPA), sudah diterima masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sejak 8 Januari lalu. Semestinya, hal itu segera ditindaklanjuti SKPD dengan pengajuan kepada walikota, melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), untuk pencairannya. Menurutnya, hal itu seharusnya tidak perlu memakan waktu lama.
”Kalau memang harus ada SK atau Perwali untuk perubahan aturan terkait kenaikan honor tersebut, ya segera dibuatkan. Tapi kenapa kok sampai saat ini pencairannya justru ditahan-tahan? Padahal itu sudah ditetapkan di APBD. Data penarik sampah itu juga sudah jelas, jumlahnya, bahkan by name,” tegasnya.
Abdullah mempertanyakan lamanya proses pencairan kenaikan honor penarik sampah tersebut. Pihaknya menduga apakah tersendatnya realisasi kenaikan honor itu ada kaitannya dengan bertambahnya kesibukan Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. ”Kenapa empat bulan prosesnya tidak bisa selesai. Kendalanya di mana? Apa karena walikota terlalu sibuk atau bagaimana,” tandas Abdullah.
Anggota DPRD Kota Solo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Quatly Abdulqadir Alkatiri menyampaikan hal senada. Pihaknya mendesak Pemkot segera membayar penuh honor penarik sampah, sesuai anggaran di APBD 2012. ”Termasuk, rapelan kenaikan honor dari Januari lalu, yang belum dibayarkan. Kan kasihan mereka kalau tidak segera direalisasikan,” ungkap Quatly.