by Ivan Andimuhtarom Jibi Solopos - Espos.id Solopos - Rabu, 27 Februari 2013 - 01:45 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
KLATEN -- Seksi Madrasah Pendidikan Agama (Mapenda) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Klaten telah menghubungi para kepala madrasah ibtidaiah (MI) dan madrasah tsanawiah (MTs) yang telah mendapatkan dana progam bantuan sarana dan prasarana (sarpras) sejak Senin (25/2/2013). Pertemuan itu dilakukan untuk “mengondisikan” para kepala sekolah agar tak buka mulut tentang praktik ilegal yang dilakukan Seksi Mapenda.
Seorang sumber Esposin, Selasa (26/2/2013) mengatakan, pejabat Seksi Mapenda Kemenag Klaten telah menghubungi para kepala MI/MTs untuk melakukan “pengondisian.” Menurutnya, terdapat 11 MI dan delapan MTs penerima dana bantuan yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Wedi, Tulung, Bayat, Juwiring, Ceper, Ngawen dan Karanganom.
“Ada kepala sekolah yang ditemui secara empat mata. Ada pula yang diberi pengarahan secara bersama-sama. Inti pembicaraan adalah menginstruksikan kepada para kepala sekolah untuk menjawab tak ada potongan dana bantuan dan pengelolaan bantuan dilakukan secara swakelola jika ada pihak yang menanyakannya. Padahal, faktanya ada potongan dan proyek pembangunan dilakukan oleh rekanan,” paparnya.
Tindakan yang dilakukan Seksi Mapenda Kantor Kemenag Klaten itu, menurutnya, dilakukan sebagai upaya penghilangan jejak praktik ilegal yang telah terjadi sejak lama itu. Ia memberi contoh, salah satu MI di daerah Juwiring hanya mendapat bantuan sarpras senilai Rp57 juta. Padahal, alokasi yang sudah ditetapkan dari pusat sebesar Rp95,2 juta.
“Saya juga mengetahui, para kepala sekolah diminta membuat surat pernyataan mengenai swakelola dana bantuan sarpras yang mereka terima. Mereka juga harus menyantumkan pernyataan tidak adanya potongan dalam pencairan dana tersebut,” ujarnya lagi.
Dikonfirmasi, Kepala Kantor Kemenag Klaten, Mustari, berdalih, statusnya sebagai Kepala Kemenag Klaten dan Plt Kepala Kantor Kemenag Boyolali membuatnya tidak bisa maksimal bekerja.
“Semua info belum masuk saya. Bantuan [sarpras] itu kan langsung ke sekolah, tidak lewat Kantor Kemenag. Nama-nama madrasah penerima saja saya tidak hapal,” pungkasnya.