by Mariyana Ricky P.d - Espos.id Solopos - Rabu, 17 Juni 2020 - 15:37 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi UMK 2022 di 35 kabupaten/kota di Jateng.(Solopos/Whisnupaksa).
Esposin, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo baru membahas anggaran gaji bagi tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK) pada September hingga Desember pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2020.
Saat ini, likuiditas keuangan Pemkot Solo diperkirakan hanya cukup untuk membiayai kebutuhan gaji TKPK sampai dengan September tahun ini. TKPK tersebut merata seluruhnya, baik yang bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kecamatan dan kelurahan di Solo.
Lagi, Tafsir Kalender Suku Maya Prediksi Kiamat 21 Juni 2020
Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Ahyani, mengatakan anggaran gaji TKPK itu termasuk prioritas.
“Kami enggak akan menunda hak mereka [gaji TKPK]. Ini strategi saja guna mengamankan anggaran untuk penanganan Covid-19,” kata dia, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (16/6/2020).
Hitungan pada APBD Perubahan berharap dari pendapatan asli daerah (PAD), menyusul sejumlah pelonggaran pada pusat-pusat ekonomi publik setelah Maret lalu sempat dibatasi.
So Sweet! Dian Ekawati Temani Didi Kempot Rilis Stasiun Balapan
Ahyani mengatakan likuiditas keuangan Pemkot tersisa untuk pembiayaan operasional rutin dan gaji. Pembayaran kegiatan lainnya masih mengandalkan transfer pusat.
“Pusat melihat progress kami. Dari yang sudah diserahkan itu sudah diselesaikan belum, baru diberikan transfer. Dan syaratnya, kami harus melaporkan kegiatan yang rasionalisasinya mengarah pada penanganan Covid sebesar 35 persen. Jika besaran itu tidak dipenuhi, nilai transfer bisa dikurangi,” bebernya.
Naik Kereta Api Solo-Surabaya Butuh Hampir Rp800.000, Biaya Tiket Plus Rapid Test
Pengurangan transfer anggaran dari pusat bisa menyentuh Rp21 miliar. Sehingga jika penanganan Covid-19 tak maksimal, pengurangan selama 10 bulan mencapai Rp210 miliar, hampir sepertiga PAD Solo saat ini.
“Makanya angka-angka yang ada kami fokuskan pada Covid-19, kami berharap ada sisa dari situ untuk plotting anggaran selain untuk Covid-19,” jelas Ahyani.
Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, mengaku segera menyusun persiapan anggaran untuk APBD Perubahan. “Prinsip saya jangan sampai menunda gaji pegawai Pemkot [TKPK] . Malu kalau tidak bisa membayar. Tetapi kalau tidak bisa membayar listrik PLN itu saya tidak malu,” katanya.