Esposin, KARANGANYAR--Bupati Karanganyar, Juliyatmono, akan mengajukan anggaran untuk insentif guru non-PNS pada tahun 2016.
Promosi UMKM Binaan BRI, Minimizu Bawa Keunikan Dekorasi Alam ke Pameran Kriyanusa 2024
Kebijakan itu diambil karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar merasa perlu memperhatikan kesejahteraan guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuannya guru non-PNS lebih semangat bekerja. Juliyatmono melihat kondisi Kabupaten Karanganyar kekurangan guru sekolah dasar (SD) maupun tenaga lain.
Dia menilai guru non-PNS membantu Pemkab menangani persoalan itu. “Mau saya ajukan 2016 supaya dapat kesejahteraan. Ini untuk menyemangati mereka supaya bekerja dengan baik. Insentif itu wujud penghargaan. Mereka itu relatif membantu pemerintah,” kata Juliyatmono saat ditemui wartawan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Papahan, Tasikmadu, Selasa (22/9/2015).
Sebagai persiapan awal, dia meminta kepala sekolah yang memiliki guru non-PNS di masing-masing sekolah mendata jumlah dan tahun pengabdian guru non-PNS. “Banyak yang sudah lama mengabdi. Ada yang pasca 2005. Itu relatif membantu pemerintah menutupi kekurangan [guru]. Kami akan bikin sistem dan teknis bagi mereka. Tapi, yen guru non-PNS lagi mlebu 2015 yo berarti ono sing nyangking kuwi,” jelas dia.
Di sisi lain, saat ditanya nasib tenaga honorer kategori 2 (K2) di Karanganyar, Bupati mengatakan sudah membicarakan hal itu dengan DPRD Karanganyar. Bahkan, dia menyampaikan sudah menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
Menurut dia, pemerintah pusat sudah memutuskan penyelesaian pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). “Itu sudah jadi keputusan politik pemerintah maupun DPR. Sudah ada kesepakatan. Rencana diselesaikan dua tahun hingga 2018 dengan memperhatikan anggaran pemerintah. Yang saya dengar itu. Data K2 juga sudah ada jadi tinggal menunggu saatnya,” tutur dia.