KLATEN- Tak adanya anggaran untuk survei kebutuhan hidup layak (KHL), membuat anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang Klaten terpaksa mengandalkan dana iuran anggota untuk membiayai kegiatan setiap bulan tersebut.
Promosi Lestarikan Warisan Nusantara, BRI Dukung Event Jelajah Kuliner Indonesia 2024
Ketua Konfederasi SPSI Klaten, Sukadi kepada Esposin, Sabtu (4/2), mengatakan survei KHL merupakan program kegiatan Tripartit yang terdiri atas unsur organisasi buruh, organisasi perusahaan, dan pemerintah daerah. Survei KHL dilakukan tiap bulan sekali sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan upah minimum kabupaten (UMK) di tahun mendatang. Kendati demikian, selama lima tahun terakhir tidak ada alokasi dana operasional dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Klaten untuk kegiatan survei KHL.
“Kami heran dengan kebijakan Pemkab Klaten yang tidak menyediakan anggaran operasional untuk kegiatan survei KHL. Padahal di daerah lain, kegiatan survei KHL disokong dana dari APBD,” ungkap Sukadi.
Akibat tidak adanya alokasi dari APBD, kegiatan survei KHL selama ini menggunakan dana hasil iuran anggota. Dia mengakui kasihan dengan para anggota yang bersedia menyisihkan uang untuk kegiatan survei KHL ini.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinsosnakertrans Klaten, Bambang Sigit Sinugraha saat dihubungi melalui telepon mengaku belum mengetahui informasi tidak adanya alokasi anggaran untuk kegiatan survei KHL itu.
“Saya belum tahu informasi itu. Nanti saya tanyakan dulu ke bagian yang lebih tahu,” ujar Bambang yang baru saja menjabat sebagai Plt Kepala Dinsosnakertrans. JIBI/SOLOPOS/Moh Khodiq Duhri