by Indah Septiyaning Wardani - Espos.id Solopos - Selasa, 24 September 2024 - 13:48 WIB
ESPOS.ID - Petani di Kabupaten Karanganyar menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD setempat pada Selasa (24/9/2024). (Solopos/Indah Septiyaning Wardani)
Esposin, KARANGANYAR--Peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Karanganyar diwarnai aksi demo dari ratusan petani setempat pada Selasa (24/9/2024).
Para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Bumi Intanpari dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Sertabumi - AGRA) ini menggelar aksi demo di Gedung DPRD Karanganyar.
Dalam aksinya, massa petani bergerak menyuarakan aspirasinya bersama Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Karanganyar, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surakarta, Front Mahasiswa Nasional (FMN) UNS, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FP UNS, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FP, dan League of Social Studies & Research (LSSR).
Selepas berorasi, perwakilan massa melakukan audiensi dengan Pimpinan DPRD Sementara, Bagus Selo. Massa menyampaikan sejumlah persoalan pertanian dalam 10 tahun terakhir yang dirasakan para petani di wilayah Bumi Intanpari (sebutan Kabupaten Karanganyar).
Selepas berorasi, perwakilan massa melakukan audiensi dengan Pimpinan DPRD Sementara, Bagus Selo. Massa menyampaikan sejumlah persoalan pertanian dalam 10 tahun terakhir yang dirasakan para petani di wilayah Bumi Intanpari (sebutan Kabupaten Karanganyar).
Koordinator Aksi Perwakilan Petani Yosef Heriyanto mengatakan petani Kanganyar mengalami krisis dengan masalah kesulitan air karena dimonopoli, harga komoditas tani panen yang tidak pasti dan cenderung rendah, dan pupuk yang langka dan mahal.
Sumber daya air bagi pertanian kian hari kian menipis. Krisis ini bukan semata karena krisis iklim, tetapi juga akibat pengelolaan sumber daya alam yang buruk dan monopoli sumber mata air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PUDAM). Akibatnya, petani terpinggirkan dan harus berebut dengan korporasi untuk mendapatkan sumber air. Kekurangan air ini membuat ongkos produksi pertanian bertambah terutama saat musim kering.
Selain itu krisis air terjadi karena sumber-sumber air yang dijual ke luar Karanganyar. Kemudian juga maraknya bangunan restoran, vila, hotel dan penginapan di kawasan Lereng Lawu seperti Tawangmangu dan Ngargoyoso.
"Setiap musim panen tiba, petani Karanganyar juga terjebak dalam ketidakpastian harga komoditas. Hasil jerih payah yang seharusnya bisa menopang kehidupan layak justru dibargai murah oleh para tengkulak dan pasar. Harga panen gabah hanya dihargai 5.000/kg," katanya.
Kondisi ini diperparah dengan lemahnya peran pemerintah dalam melindungi harga komoditas pertanian. Selain itu, kelangkaan pupuk yang terus terjadi dari tahun ke tahun semakin memperparah kesulitan petani. Harga pupuk yang mahal membuat biaya produksi meningkat, sementara hasil panen tidak mendapatkan harga yang layak di pasar. Pemerintah sering kali memberikan subsidi pupuk, tetapi distribusinya tidak merata dan cenderung tidak memadai. Hal ini membuat banyak petani di Karanganyar terpaksa mengurangi penggunaan pupuk atau bahkan meninggalkan lahan mereka.
"Situasi ini yang membuat kami dari kaum tani, buruh, dan mahasiswa melakukan dialog kepada pemerintah yang bertepatan di Hari Tani Nasional," katanya.
Atas sejumlah persoalan yang ada, pihaknya menuntut pemerintah agar menghentikan monopoli air oleh PUDAM. Bentuknya dengan menerbitkan Perda yang menjamin sumber mata air untuk petani. Lalu menjamin ketersedian pupuk dengan harga terjangkau untuk petani, membuat regulasi stabilisasi harga gabah yang mengutungkan petani, dan mendorong Bulog untuk menyerap hasil panen dari petani langsung serta menjamin harga komoditas petani holtikultura dan menyediakan akses pasar seluas-luasnya.
"Alokasi anggaran untuk pembangunan irigasi pertanian dan jalan usaha tani yang berkeadilan dan bebas dari politisasi," pintanya.
Ketua Sementara DPRD Karanganyar Bagus Selo mengatakan akan menindaklanjuti dengan Pemkab, Bulog dan PUDAM dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang pertanian.
"Krisis air memang tidak hanya terjadi untuk pertanian, tapi untuk air bersih konsumsi masyarakat. Ini menjadi persoalan bersama untuk diselesaikan solusinya" katanya.
Yang jelas, Bagus mengatakan masukan dari Serikat Tani akan ditindaklanjuti. Terutama disampaikan ke seluruh anggota DPRD Karanganyar. Pihaknya juga segera berkoordinasi dengan Pemkab setempat.
"Saat ini DPRD belum bisa bekerja karena alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Tapi pada prinsipnya kami akan tindaklanjuti," katanya.