Solo (Esposin)--Wakil Ketua DPRD, Supriyanto mengingatkan penyikapan moratorium PNS jangan sampai menambah beban anggaran.
Melainkan langkah inventarisasi ulang kebutuhan pegawai harus diikuti dengan rasionalisasi. Politisi Partai Demokrat itu menilai Pemkot Solo tidak cermat dalam konsep pengadaan PNS selama ini.
“Pemkot tidak cermat siapkan kebutuhan PNS. Yang direkrut selama ini tidak sesuai kebutuhan,” terangnya.
Supriyanto menegaskan jangan terjadi kesalahan yang sama terulang karena ketidakjelasan konsep rekrutmen CPNS oleh Pemkot.
Dia mengungkapkan belanja pegawai di Solo saat ini mencapai Rp 630 miliar. Angka sebesar itu setara dengan 64 persen APBD kota.
Informasi yang dihimpun Espos sebelumnya menyebutkan pengecualian moratorium CPNS bisa dilakukan asal memenuhi syarat besaran anggaran belanja pegawai di bawah 50 persen dari APBD.
Padahal tahun depan Solo butuh cukup banyak tenaga kesehatan untuk ditempatkan di RSUD di Ngipang yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan tahap II RSUD itu ditargetkan mulai Oktober mendatang.
(kur)