SRAGEN - Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Sragen, Fatchurrahman, mendesak pimpinan DPRD segera memanggil panitia seleksi perangkat desa (perdes) tingkat kabupaten dan kecamatan. Pemanggilan panitia Perdes itu bertujuan untuk meminta klarifikasi tentang transparansi hasil seleksi dan banyaknya rumor indikasi kecurangan dalam seleksi Perdes.
“Bila indikasi kecurangan seleksi Perdes sampai indikasi jual beli jabatan terbukti, DPRD harus membentuk panitia khusus (pansus). Kalau pimpinan Dewan tak berani, maka biarlah masyarakat yang bertindak. FPKB tidak pernah dapat jatah tentang titipan Perdes,” tegas Fatchurrahman, Senin (28/5/2012).
Promosi Gaet Vidi Aldiano, BRI Edukasi Masyarakat Hindari Modus Penipuan Lewat Lagu
Wakil Ketua DPRD Sragen, Joko Saptono, menanggapi dingin desakan FPKB untuk memanggil panitia seleksi Perdes. Sebelum memanggil panitia seleksi Perdes, Joko mengaku masih menunggu aspirasi masyarakat yang mau menyampaikan aspirasinya ke DPRD Sragen. “Kita sudah mengimbau agar masyarakat bisa melaporkan ke wakil rakyat bila ada keterlibatan oknum Dewan. Saya berani jamin 100% di internal Fraksi Partai Demokrat (FPD) tidak ada yang bermain dalam seleksi perdes ini,” tandas Joko yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Sragen.
Menurut Joko, kunci untuk menjawab keresahan di masyarakat itu terletak pada transparansi panitia dalam menyampaikan hasil seleksi perdes. Dia meminta panitia kabupaten, kecamatan dan desa bisa mengumumkan hasil seleksi perdes secara rinci, seperti nilai PDLT, nilai tes tertulis, nilai tes wawancara dan nilai tes praktik. Joko menegaskan panitia jangan hanya berpedoman pada Perda atau Perbup dalam situasi keresahan di masyarakat.
“Panitia harus merespons masukan dari masyarakat, jangan terkesan membiarkan. Umumkan hasil seleksi itu, tidak perlu ditutup-tutupi. Di internal FPD bila ada yang terbukti bermain juga akan ditindak,” pungkasnya.