Esposin, BOYOLALI--Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti) membidik Boyolali untuk lokasi pembangunan lima klaster teknopark.
Promosi Berbagai Program BRI untuk Mendukung Net Zero Emission di 2050
Kelima klaster yang akan dibangun akan menjadi satu kawasan teknopark yang masing-masing berbasis kedaulatan pangan, energi, kesehatan, industri, dan lingkungan. Bupati Boyolali, Seno Samodro, menyampaikan lima klaster teknopark itu sudah ditentukan dari pihak kementerian.
“Saya baru saja mendapatkan kepastian dari pihak Kemenristek dan Dikti bahwa mereka akan membangun teknopark di Boyolali. Kami diminta menyiapkan lahan sekitar 100 hektare untuk itu,” kata Seno, saat berbincang dengan Esposin, Selasa (31/5/2016).
Setelah berkomunikasi dengan kementerian, lima teknopark itu tidak memungkinkan untuk dibangun di satu lokasi tetapi dipecah di lima lokasi. Jika harus menyediakan lahan 100 hektare sekaligus, Boyolali akan kesulitan. “Jadi rencananya tidak dibangun di satu wilayah. Di pecah menjadi lima koloni dan jarak satu teknopark dengan teknopark yang lain maksimal lima kilometer.”
Sejauh ini belum ada kepastian dari kementerian terkait soal realisasi pembangunan teknopark. Bahkan, untuk lokasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam kajian feasibility study (FS). “Lokasi nanti menyusul. Kami lihat dulu FS-nya nanti seperti apa. Yang jelas kami akan memberikan lebih dari satu dua alternatif nanti dipilih yang terbaik.”
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali berwenang untuk menghubungkan masing-masing klaster atau koloni dengan penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai. “Ya, tugas kami pada penyediaan infrastruktur dan lahan.”
Menurut Seno, teknopark yang akan dibangun di Boyolali hampir sama dengan Solo Techno Park yang dibangun di Jebres Solo. “Kalau di STP itu sekarang cenderung untuk pengembangan otomotif. Kalau di Boyolali lima sektor itu tadi. Jadi seperti showroom dan tentu untuk penelitian, pendidikan, laboratorium dan sebagainya.”
Bupati melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membantu kementerian merealisasikan proyek ini. “Tim dari kementerian sudah berkomunikasi langsung dengan Bappeda. Nanti anggaran untuk pembangunan tetap dari APBN.”