Boyolali (Esposin) - Rekolasi kantor Pemkab Boyolali bakal menyedot dana fantastis. Bupati Boyolali, Seno Samodro, menyatakan idealnya proyek ini membutuhkan dana sekitar Rp 290 miliar. Namun, dengan sokongan dana Rp 50 miliar pun, relokasi sudah mulai bisa jalan.
Promosi 3 Tahun Holding UMi BRI, Layani 176 Juta Nasabah Simpanan dan 36,1 Juta Debitur
“Idealnya kan memang 31 Satker (satuan kerja), rata-rata satu Satker Rp 10 miliar. Jatuhnya sekitar Rp 290 miliar. Hitung-hitungan itu untuk proposal yang digunakan untuk mengajukan dana ke Pusat. Tapi umpamanya dapat Rp 50 miliar, dibangun dulu seadanya,” kata Seno, ketika ditemui Espos di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.
Seno menambahkan khusus untuk gedung DPRD, masing-masing anggota dewan nantinya mendapat jatah satu ruangan. Bentuk gedung DPRD yang nantinya dibangun mengadopsi Gedung DPR di Senayan, Jakarta. Sedangkan arena di dalam kompleks kantor Pemkab bakal steril dari kendaraan. Nantinya, ada titik-titik parkir yang khusus disediakan bagi para pegawai maupun tamu.
Disinggung tentang sumber dana untuk relokasi, Seno sekali lagi menegaskan tidak akan menyedot dari APBD. Semuanya dana yang akan dipakai berasal dari Pusat. Seno mengaku tidak tahu kapan dana itu bakal turun, karena dana APBN untuk semua kementrian memang masih tertunda. Tapi, dia menyatakan proses lelang akan dimulai pada pertengahan Desember. “Yang jelas sudah mulai ada dana yang masuk. Kalau dari Pusat, semuanya memang tertunda, gara-gara ada kasus Nazaruddin itu. Tapi saya tetap optimistis relokasi ini tetap jalan,” tegas dia.
Kantor Pemkab baru bakal berdiri di tanah seluar 13 hektar di Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo. Tanah itu adalah aset daerah, sehingga tidak perlu dilakukan proses pembebasan lahan. Seno menerangkan Kemiri dipilih sebagai lokasi kantor baru Pemkab karena dianggap representatif dan strategis dari sisi transportasi, listrik, air dan komunikasi. Letaknya pun sudah di luar dari batas bahaya Gunung Merapi, yaitu 20,3 km dari gunung yang tahun lalu meletus itu.
yms