Esposin, SUKOHARJO-Kabupaten Sukoharjo masuk kategori rawan tinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo 2024. Netralitas aparatur sipil negara (ASN), kepala desa dan perangkat desa berpotensi terjadi lantaran calon petahana maju dalam kontestasi politik lima tahunan.
Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki saat jumpa wartawan di kantor Bawaslu Sukoharjo, Jumat (30/8/2024). Bawaslu Sukoharjo merilis IKP dan pemetaan kerawanan pemilihan 2024.
Promosi Kisah Klaster Usaha Telur Asin Abinisa, Omzet Meningkat Berkat Pemberdayaan BRI
“Kabupaten Sukoharjo masuk kategori rawan tinggi dalam IKP 2024. Di Jawa Tengah, ada empat daerah yang masuk kategori rawan tinggi yakni Sukoharjo, Pemalang, Purworejo, dan Banyumas,” kata dia.
Menurut Rochmad, netralitas ASN menjadi perhatian serius Bawaslu Sukoharjo dalam pengawasan pilkada. Pada Pilkada Sukoharjo 2020, Sukoharjo menjadi daerah potensial kerawanan pemilu lantaran ketidaknetralan ASN dalam hajatan demokrasi terbesar di Kabupaten Jamu.
Kondisi itu berpotensi kembali terulang lantaran calon petahana maju dalam pilkada. “Bisa jadi, salah satu indikator kategori tawan tinggi karena netralitas ASN. Kami bakal melakukan upaya-upaya pencegahan guna menekan potensi pelanggaran pemilu dalam Pilkada Sukoharjo,” ujar dia.
Lebih jauh, Rochmad menyampaikan kondisi ini menjadi early warning atau peringatan dini dalam pencegahan dan pengawasan tahapan Pilkada Sukoharjo. Karena itu, upaya pencegahan dan pengawasan bakal melibatkan partisipasi elemen masyarakat.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Sukoharjo Aziz Sulistyanyo mengimbau agar ASN menjunjung tinggi kode etik dan profesionalistas selama bergulirnya tahapan pilkada. Netralitas ASN diatur dalam UU No5/2017 tentang Aparatur Sipil Negara. Mereka harus menjaga netralitas dengan tidak mengajak orang lain memilih pasangan calon tertentu.
Anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan panitia pengawasan pemilu tingkat kelurahan/desa untuk melakukan pengawasan intensif saat masa kampanye. “Kami sudah melakukan imbauan agar para PNS menjaga netralitas selama tahapan Pilkada Sukoharjo. Masyarakat juga bisa melakukan pengawasan,” ujar dia.