POLEMIK BPJS : Solo Sengaja Tak Anggarkan Premi BPJS - Espos Indonesia dari Solo untuk Indonesia

by Iskandar Jibi Solopos - Espos.id Solopos - Sabtu, 18 Januari 2014 - 01:38 WIB

ESPOS.ID - Y.F. Sukasno (JIBI/Solopos/Dok.)

Esposin, SOLO - Ketua DPRD Solo YF Sukasno mengatakan pihaknya sengaja tak menganggarkan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada APBD 2014. Pemerintah mengaku masih mencari kejelasan soal BPJS.

“Katika itu kami memang masih membahas PKMS Gold dan Silver karena nanti mana yang masuk BPJS. Mestinya PKMS Gold yang serupa dengan Jamkesmas yang lebih dulu masuk BPJS, kan dananya dari APBN? Otomatis BPJS nya belum dibahas dan belum dianggarkan,” ujar dia ketika ketika ditemui Esposin di ruang kerjanya, Jumat (17/1/2014).

Menurut dia kalau premi BPJS dibahas atau dianggarkan harus tahu nanti apakah menjadi beban APBD atau tidak. Mestinya, ujar dia, PKMS Gold masuk jadi tanggungan pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat harus membayari preminya.

PKMS Gold itu semula golongan masyarakat yang harusnya mendapat Jamkesmas, tapi ternyata luput dari jangkauan. Karena itu pihaknya kini masih menunggu hasil konsultasi dengan pemerintah pusat.

Oleh sebab itu. pihaknya menampik jika dikatakan Pemkot Solo tak taat kepada pemerintah pusat. Sebab pihaknya masih menuggu penjelasan dari pusat.

Seperti diwartakan sebelumnya Wakil Ketua DPRD Solo dari Partai Demokrat, Supriyanto menilai Pemkot Solo egois dalam menyikapi pemberlakuan BPJS Kesehatan. Sebab berdasar informasi yang diterimanya Pemkot Solo masih memberlakukan PKMS.

Terkait itu dia menilai Pemkot Solo melanggar UU No. 24/2011 tentang BPJS. “Pemberlakukan BPJS kan sudah ditetapkan, kalau Pemkot Solo tidak memberlakukan BPJS namanya tidak taat. Padahal kita ini kan masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi seharusnya tidak demikian,” ujar dia ketika dihubungi Esposin melalui telepon selulernya, Rabu (15/1/2014).

Menurut dia saat ini rakyat masih bingung dengan BPJS. Sebab Pemkot Solo dinilai belum melakukan sosialisasi BPJS yang dinilai sudah diberlakukan secara nasional tersebut. Lebih lanjut Sukasno mengatakan saat ini banyak yang masih belum jelas.

Dia mencontohkan adanya persoalan di Rumah Sakit dr Moewardi Solo beberapa waktu lalu menunjukkan BPJS belum jelas. Ketika itu, papar dia, ada pasien pemegang Jamkesmas rawat inap, namu pihak rumah sakit menyatakan belum bisa melayani. “Ini kan namanya BPJS belum siap,” ujar dia.