by Chrisna Chanis Cara Jibi Solopos - Espos.id Solopos - Selasa, 22 Oktober 2013 - 18:55 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
Esposin, SOLO -- Kader posyandu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kader Posyandu (FKKP) Solo memprotes pembatalan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) kader oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
FKKP menilai alasan pencoretan program karena rawan penyalahgunaan tidak logis.
Koordinator FKKP, Ruliyani, saat dihubungi Esposin, Selasa (22/10/2013), mengatakan kader posyandu sudah sekian lama menunggu realisasi PKMS kader. Pihaknya mengaku kecewa saat program yang digagas sejak 2012 itu kembali mental.
Menurutnya, keberadaan PKMS kader penting sebagai penghargaan atas pengabdian kader posyandu.
Menurutnya, keberadaan PKMS kader penting sebagai penghargaan atas pengabdian kader posyandu.
“Dulu kan konsepnya reward, kalau sudah seperti itu ya titik. Tidak perlu nengok kader kuwi sapa, sugih apa ora,” tukasnya.
Dia menilai kekhawatiran PKMS kader bakal disalahgunakan merupakan alasan yang ngayawara. Ruliyani menegaskan dari hampir 10.000 kader posyandu di Solo, tak lebih dari 10% yang berekonomi mampu. Selebihnya merupakan kader dari kalangan marginal dan berpendidikan rendah.
Ruliyani menilai pernyataan DPRD yang menyebut kader mampu dikhawatirkan mengambil jatah perawatan di kelas III tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, seluruh kader posyandu berekonomi mampu tidak mungkin merebut jatah berobat warga miskin.
“Kader mampu pasti tahu diri.”
Dia pun membantah kemungkinan dobel bantuan jika PKMS kader diberikan. Menurutnya, tidak semua kader posyandu memiliki PKMS silver seperti anggapan dewan.
“Itu kan tinggal diverifikasi. Kalau dipikir, PKMS kader tidak seberapa dengan pengabdian kami selama ini. Namun kenapa selalu dijegal?.”
Wali Kota, F.X. Hadi Rudyatmo, tak mempermasalahkan pemangkasan anggaran PKMS dari usulan Rp35 miliar menjadi Rp20 miliar. Rudy juga tak menyoal pencoretan PKMS kader oleh DPRD. Menurutnya, seluruh kader posyandu, RT, RW dan PKK bisa diarahkan memiliki PKMS Silver.
“Tinggal dialihkan saja, kan enggak ada bedanya. Saya juga tidak ingin ada sekat antara kader dan masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Rudy siap menyeriusi pengubahan regulasi PKMS agar program tersebut bisa membiayai obat di luar formularium. Selama ini, masyarakat tak jarang tombok karena obat yang dibutuhkan tak tercantum dalam formularium.