Esposin, BOYOLALI -- Deklarasi pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Tengah nomor urut 1, Ganjar Pranowo-M. Taj Yasin, Minggu (18/2/2018) di Panti Marhaen, Boyolali, dihadiri sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa (perdes).
Promosi Berkat Pemberdayaan BRI, UMKM Ini Optimalkan Produk Bambu hingga Mancanegara
Keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya tidak boleh hadir dalam acara itu terpantau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Boyolali. “Berdasarkan pemantauan kami, ada ASN dan perangkat desa di lokasi acara deklarasi. Kami menyaksikan mereka langsung di sana dan sudah kami dokumentasikan sebagai barang bukti,” ujar anggota Panwaslu Boyolali Bidang Pencegahan Rubianto saat ditemui wartawan di kantor Panwas Boyolali di Penggung, Boyolali Kota, Rabu (21/2/2018).
Dalam catatannya, di lokasi deklarasi tersebut ada dua ASN dan lima perdes asal Kecamatan Ngemplak, dua ASN asal Kecamatan Boyolali, satu perdes asal Sawit, serta satu ASN dan belasan perdes asal Wonosegroro. Bahkan, menurut Rubianto, Camat dan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Mojosongo, Wurlaksana dan Tusih Priyanta, juga terpantau berada di lokasi.
Baca:
- Tokoh Masyarakat Teras Boyolali Ikrar Jaga Keamanan Pilgub Jateng 2018
- Panwaslu Boyolali Dapat Laporan PPDP Tak Bekerja Sesuai Aturan
- Jelang Pilgub Jateng, Polres Boyolali Periksa Kendaraan Dinas Anggota
Panwaslu Boyolali segera memanggil para ASN tersebut untuk dimintai klarifikasi mengenai kehadiran mereka pada acara politik tersebut. Sedangkan perdes dipanggil Panwas Kecamatan (Panwascam) wilayah masing-masing.
“Kami memanggil Camat Mojosongo dan Sekcam Mojosongo ke kantor Panwaslu Boyolali untuk memberikan klarifikasi hari ini pukul 09.00 WIB. Tapi sampai sekitar pukul 12.00 WIB belum datang juga,” imbuhnya.
Sementara itu, Camat Mojosongo Wurlaksana saat ditemui wartawan untuk dimintai konfirmasi di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang (RSUDPA) Boyolali mengakui dirinya berada di lokasi acara deklarasi. Menurutnya, dia datang sebagai pribadi untuk mendengar langsung pernyataan Ganjar soal keterlibatan kasus KTP elektronik (KTP-e).
“Saya memang ada di sana dan tidak ada yang mengundang. Tapi saya datang sebagai warga masyarakat karena saya ingin sekali mendengar statemen langsung Pak Ganjar soal KTP-e yang selama ini hanya saya dengar melalui media,” ujar Wurlaksana.
Disinggung pemanggilan klarifikasi dari Panwas, dia mengakui sudah menerima surat pemanggilan tersebut. Namun, pada hari dan waktu yang sama, dia menghadiri rakor pengangkatan perdes 2018 tahap I di tiga desa di wilayahnya.
“Kebetulan rakor ini sudah kami agendakan terlebih dahulu karena hari ini adalah hari terakhir rakor pengangkatan perdes sehingga saya tidak bisa memenuhi panggilan dari Panwaslu,” imbuhnya.