Esposin, KARANGANYAR -- Badan Urusan Logistik (Bulog) optimistis tahun ini mampu menyerap gabah dari petani lebih banyak dibandingkan tahun 2016 lalu. Bulog merasa diuntungkan karena harga beli gabah kering panen (GKP) yang dipatok pemerintah lebih tinggi dari harga beli tengkulak, yaitu Rp3.300-Rp3.700 per kilogram GKP.
Promosi Gaet Vidi Aldiano, BRI Edukasi Masyarakat Hindari Modus Penipuan Lewat Lagu
Pernyataan itu disampaikan Kepala Gudang Bulog Triyagan Sukoharjo, Bramantiyo, saat melakukan kegiatan serapan gabah (Sergap) di Desa Banjarharjo, Kebakkramat pada Jumat (17/2/2017).
"Harga beli tengkulak berkisar Rp3.200 per kilogram GKP. Kalau pemerintah membeli Rp3.300-Rp3.700 per kilogram GKP. Sesuai Keppres Nomor 5 Tahun 2015 dan sesuai rafaksi gabah. Tetapi harus melalui proses pengecekan kelaikan. Bulog diuntungkan, harapan kami petani menjual gabah ke Bulog," kata Bram, sapaan akrab Bramantiyo, saat ditemui wartawan di lokasi Sergap.
Bramantiyo menyampaikan Bulog menyerap 38 ton beras dan 7 ton gabah hingga pertengahan Februari 2017 atau pada musim tanam (MT) I yaitu Oktober 2016-Maret 2017. Dia memaparkan target penyerapan 114.000 ton setara beras dan 36.700 ton gabah di Soloraya.
Salah satu petani di Banjarharjo, Narno, menyampaikan harapan kepada pemerintah agar membeli gabah dengan harga di atas harga tengkulak.
Dia juga memberikan catatan penjualan ke pemerintah dalam hal ini Bulog dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berbelit-belit. "Asalkan proses penjualan cepat dan tidak berbelit," tutur dia.
Sementara itu, Dandim 0727/Karanganyar, Letkol (Czi) Santy Karsa Tarigan, mengungkapkan kegiatan Sergap merupakan kelanjutan kegiatan upaya khusus swasembada pangan. Sergap akan terus dilakukan.
"Berkat upaya bersama, Indonesia tidak impor beras sepanjang 2016. Indonesia malah ekspor ke Papua Nugini dan Srilanka. Padahal awal 2015 masih impor satu juta ton beras. Kami akan berupaya meningkatkan penyerapan beras maupun gabah. Ini bagian dari tugas operasi militer. Selain Perang, kami membantu pelaksanaan tugas pemerintah di daerah," ujar Dandim saat dihubungi, Jumat.