Esposin, WONOGIRI--Sedikitnya 6.671 personel keamanan dari berbagai unsur di Wonogiri siaga di tempat pemungutan suara (TPS) dan wilayah di Wonogiri.
Selain petugas keamanan bersifat menetap juga disiagakan personel mobiling dan siaga di markas komando (mako) Polres dan Kodim 0728/Wonogiri. kesiapan personel pengamanan Pilpres itu menyusul status siaga I yang berlaku sejak Minggu (6/7/2014).
Promosi Dukung Perkembangan Industri Kreatif, BRI Gelar Kompetisi Creator Fest 2024
Juga personel unit tempur TNI dari unit tempur Ambarawa, Jateng juga disiagakan di markas. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan personel tersebut segera bergerak ke lokasi yang diperkirakan terjadi kerusuhan. Ke-6.671 personel keamanan berasal dari Polri, Linmas dan TNI. Kesiapan jumlah personel itu terungkap pada Rakor Cipta Kondisi di Aula Mapolres Wonogiri, Senin (7/7).
“Pilpres merupakan momentum penting memilih pemimpin bangsa sehingga pengamanannya butuh dukungan seluruh elemen masyarakat. Polri menyiapkan 581 personel yang hari ini (Senin) digeser ke masing-masing polsek untuk mengamankan TPS. Selain personel Polri juga personel linmas dan TNI,” ujar Kapolres Wonogiri, AKBP Tanti Septiyani.
Hadir pada rakor tersebut, pimpinan parpol di Wonogiri, tim sukses kedua pasangan capres-cawapres dan pimpinan Muspida Wonogiri serta untuk penyelenggara pemilu.
Dandim 0728/Wonogiri, Letkol (Inf) Mirza Eka Junaedi, berharap, tim sukses dan pimpinan parpol koalisi pengusung capres-cawapres berjiwa besar dan ikut menjaga keamanan demi keutuhan NKRI.
Menurutnya, jika terjadi perusakan atau penghancuran menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. “Sekitar 300 personel anggota TNI sudah siap membantu dan mem-back up polri mengamankan pilpres. Juga disiapkan dua peleton dari unit tempur Ambarawa.”
Harapan pilpres aman juga dikemukakan Ketua PN Wonogiri, Saptono Setiawan dan Kasi Pidum Kejari Wonogiri, Purdjio. Sementara itu, Ketua DPRD Wonogiri, Wawan Setya Nugraha berharap anggota TNI dan Polri menjaga netralitas. Dia juga meminta ketegasan dari pimpinan Polri dan Kodim terkait uniform.
Menurutnya, masyarakat banyak mengenakan seragam militer dan polri yang tidak dilengkapi dengan tanda kepangkatan. “Pencari burung saja mengenakan jaket doreng seperti seragam militer. Dia tiba-tiba memasang atribut capres-cawapres, masyarakat menyoal. Agar tidak muncul persoalan hendaknya dibuat aturan tegas terkait pemakaian seragam militer.”