Esposin, KLATEN -- Potensi hanya ada calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada Klaten 2024 kian besar. Pasalnya, delapan dari sembilan partai politik peraih kursi DPRD Klaten sudah memastikan bergabung membentuk koalisi besar yang diinisiasi DPC PDIP Klaten.
Tujuh partai politik peraih kursi DPRD Klaten sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) koalisi dengan DPC PDIP Klaten. Ketujuh partai politik itu yakni PKS, Partai Gerindra, PPP, PKB, Partai Nasdem, PAN, serta Partai Demokrat.
Promosi 12 Pemain BRI Liga 1 Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia
Tersisa Partai Golkar yang sejauh ini tidak membuat MoU dengan DPC PDIP Klaten. Sebelumnya beredar kabar Partai Golkar bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung pasangan calon bupati-calon wakil bupati dan menjadi rival pasangan calon yang diusung PDIP bersama koalisinya.
Partai Golkar memiliki tujuh kursi DPRD Klaten hasil Pemilu 2024 sedangkan Partai Demokrat tiga kursi sehingga gabungan kursi kedua parpol itu cukup untuk memenuhi syarat mengusung pasangan calon yakni 10 kursi.
Namun, DPC Partai Demokrat Klaten ternyata juga memutuskan bergabung ke koalisi besar yang diinisiasi PDIP. Hal itu membuat Ketua DPC PDIP Klaten, Sri Mulyani, optimistis pasangan calon dari koalisi besar bakal melawan kotak kosong pada Pilkada 2024.
“Bismillah, [musuh] kotak kosong,” kata Mulyani saat ditemui wartawan seusai menandatangani MoU dengan Partai Demokrat di Kantor DPC PDIP Klaten, Rabu (7/8/2024) malam.
Soal Partai Golkar, Mulyani menjelaskan sebelumnya DPC PDIP Klaten sudah aktif mengajak parpol berlambang pohon beringin itu untuk bergabung ke koalisi besar. Namun, Mulyani mengungkapkan DPD Partai Golkar Klaten masih berniat mengusung cabup sendiri.
Meski demikian, Mulyani menegaskan PDIP masih terbuka untuk berkoalisi dengan partai politik mana pun. “Untuk Golkar kami aktif karena apa pun ada sejarah cerita dari di masa lalu. Jadi untuk Pak Ketua DPD-nya masih kalem. Jadi responsnya cenderung kalem, enggak ada keseriusan untuk komunikasi bersama-sama,” kata Mulyani.
Partai Golkar Masih Lobi-lobi
"Golkar sudah saya ajak lebih dahulu sebenarnya sebelum dengan partai-partai lain. Tapi kan memang ya yang disampaikan Golkar akan mencalonkan bupati," tambahnya.Sementara itu, peluang Partai Golkar Klaten yang memiliki tujuh kursi di DPRD Klaten untuk mengusung pasangan calon kian tipis setelah delapan parpol bergabung di gerbong koalisi besar.
Sesuai persyaratan, parpol atau gabungan parpol bisa mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi syarat minimal 20 persen jumlah kursi di DPRD Klaten atau 25 persen dari akumulasi suara sah dalam Pemilu 2024.
Artinya, syarat minimal jumlah kursi parpol atau gabungan parpol di DPRD Klaten untuk mendaftarkan paslon minimal 10 kursi lantaran jumlah di DPRD Klaten ada 50 kursi.
Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPD Partai Golkar Klaten, Triyono, optimistis Ketua DPD Partai Golkar Klaten, Yoga Hardaya, bisa mendapatkan rekomendasi sebagai bakal cabup di Pilkada Klaten 2024. Triyono mengakui lobi-lobi di tingkat DPD dan DPP masih terus dilakukan.
“Kemarin sudah lobi-lobi di DPD sama DPP bahwasanya bisa mendapatkan rekomendasi dan berpasangan. Tunggu saja, nantinya cukup surprise. Karena nuwun sewu kalau seperti di Klaten kok musuh kotak kosong itu ya insyaallah mustahil. Kami masih optimis nanti tetap ada demokrasi yang baik,” kata Triyono saat ditemui wartawan di DPRD Klaten, Kamis (8/8/2024).
Triyono mengakui untuk mengusung pasangan calon di Pilkada Klaten, Golkar harus berkoalisi dengan partai lain. Pasalnya, Golkar memiliki tujuh kursi dan masih kurang tiga kursi untuk memenuhi syarat minimal mendaftarkan pasangan calon.
“Nah, kami dalam rangka mencari itu. Tapi kemarin sudah sampai di tingkat provinsi, ada beberapa pihak yang bisa kami hubungi dan ada beberapa sudah menyanggupi. Jadi kami masih optimistis termasuk Pak Ketua,” kata Triyono.
Triyono mengakui Partai Golkar Klaten memilih melakukan lobi-lobi di tingkat pusat. Hal itu karena penentuan rekomendasi cabup-cawabup menjadi kewenangan pimpinan partai di tingkat pusat. “Karena semua rekom ada di pusat bukan di bawah. Percuma nanti kami pergerakan di bawah, pusat menentukan lain,” kata dia.