Esposin, SRAGEN — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa berkaitan dengan pemilihan pemimpin yang baik. MUI berfatwa pemilih golongan putih (golput) hukumnya haram bila ada figur pemimpin yang baik sesuai persyaratan MUI.
Penjelasan itu disampaikan Ketua Komisi Kajian MUI Kabupaten Sragen Nur Salim saat dihubungi Espos.id, Jumat (22/6/2018) siang. Nur mengutip Kitab Al Ahkam Sultaniyah karya Imam Almawardi yang menerangkan kedudukan pemimpin itu sebagai pengganti kenabian dalam mengurus agama dan dunia.
BRI Perkuat Pemberadayaan Ekosistem Diaspora di Taiwan, Dukung PMI Lebih Berdaya
Nur berpendapat memilih pemimpin itu penting dalam kehidupan maka sudah selayaknya sebagai warga negara yang baik harus ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2018.
Sebagai panduan, MUI sudah mengeluarkan fatwa pada 26 Januari 2009. Ada tiga fatwa MUI. Pertama, imamah dan imarah dalam pandangan Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
Kedua, memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
Ketiga, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir nomor 2 hukumnya haram, demikian juga sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya juga haram.
Nur menyampaikan fatwa tersebut didasarkan pada dalil yang ada dalam Alquran dan Hadis Nabi. Dia melanjutkan sebentar lagi sejumlah daerah di Indonesia segera menggelar pemungutan suara pilkada serentak. Dia mengimbau sebagai umat Islam dan warga negara yang baik tentu tidak elok apabila mengabaikan momentum penting tersebut. Dia menyatakan apabila yang terpilih pemimpin yang tidak baik maka efeknya bukan hanya membayakan agama tetapi juga kehidupan secara umum.
“Bagi warga yang ada di perantauan masih ada keringanan atau rukhsoh dalam melaksanakan kewajiban untuk menggunakan hak pilih mereka,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen Ngatmin Abbas juga mengimbau kepada masyarakat supaya menggunakan hak pilih mereka pada Pilgub Jateng 2018. Dia menyampaikan target partisipasi Pilgub Jateng 2018 sama dengan target nasional sebesar 77%. Untuk mencapai target tersebut, Ngatmin menyatakan KPU sudah melakukan upaya sosialisasi ke berbagai segmentasi pemilih dengan melibatkan stakeholders terkait.
“Organisasi kemasyarakatan, mulai dari PKK, pramuka, dan organisasi lainnya ikut terlibat terutama untuk menggerakan pemilih pemula. Kami optimistis target 77% partisipasi pemilih bisa tercapai. Tetapi bila realisasi kurang dari target itu, saya melihat ada partisipasi penyelenggaraan pemilu yang cenderung meningkat. Hal itu juga berpengaruh terhadap kualitas pemilu,” tuturnya.
Dia menyontohkan transparansi penyelenggara pemilu meningkat dengan fasilitas layanan yang mudah diakses publik, seperti daftar pemilih tetap, kemudian warga dengan umur minimal 17 tahun bisa menjadi penyelenggara pemilu di tingkat PPK dan PPS. “Hal itu menunjukkan kencenderungan peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu,” tambahnya.