by Redaksi - Espos.id Solopos - Sabtu, 10 September 2011 - 08:46 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
Solo (Esposin)--Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) diminta melakukan pemilihan pengurus lagi menyusul masih belum jelasnya status Raperda Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).
Jika jabatan pengurus lembaga tersebut terus diperpanjang tanpa ada kejelasan waktu, maka dikhawatirkan akan membikin kinerja LPMK tak optimal. Demikian ditegaskan Wakil Ketua LPMK Joyosuran, Pasar Kliwon, Agus Anwari kepada Espos, Jumat (9/9/2011).
Agus mengaku mulai menangkap adanya gejala kegamangan yang menghinggapi para pengurus LPMK. Hal itu, menurutnya, dipicu oleh pro-kontra Raperda LKK yang tengah dibahas Pansus DPRD.
”Saya melihat gelagat itu. Pengurus LPMK bingung karena mereka itu sebenarnya sudah habis masa kepengurusannya Juli lalu. Namun, kenapa sampai saat ini tetap menjabat LPMK,” paparnya.
Jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut, lanjut Agus, akan berdampak pada tak optimalnya program-program pembangunan yang bersumber dari Dana Pembangunan Kelurahan (DPK).
Sebab, imbuhnya, pengurus LPMK saat ini mulai merasa gamang dan bertanya-tanya tentang statusnya itu. ”Mestinya segera dilakukan pemilihan pengurus LPMK agar jelas. Kalau hanya menanti dan menanti, lama-lama bisa nglokro pengurus LPMK,” tegasnya.
Agus sama sekali tak sependapat jika jabatan LPMK terus diperpanjang dengan dalih belum terbentuk pengurus yang baru. Ketentuan itu, tegasnya, harusnya dimaknai bahwa jika masa jabatan habis, harus dilakukan pemilihan.
”Lha sekarang tak jelas. Menanti LKK enggak jelas. Pemilihan pengurus LPMK juga tak kunjung dilakukan,” paparnya.
Berbeda dengan Ketua LPMK Semanggi Pasar Kliwon, Suparno HS. Suparno berpendapat bahwa pengurus LPMK sekarang tetap sah dan harus tetap bertugas hingga terbentuk LKK. Menurutnya, jabatan LPMK sekarang tak perlu dipilih ulang karena tinggal menanti pembentukan LKK.
”Toh, LPMK itu kan bukan jabatan yang ada uangnya. Jadi, biarlah pengurus yang sekarang berjalan,” paparnya.
(asa)