by Redaksi - Espos.id Solopos - Minggu, 7 Agustus 2011 - 22:28 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
Wonogiri (Esposin)--Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2012 yang diajukan Pemkab baru-baru ini ke DPRD dinilai masih jauh dari kata prorakyat.
Hal itu terindikasi dari besaran anggaran untuk penanganan masalah-masalah sosial dibandingkan dengan urusan-urusan lainnya yang sebenarnya bisa dihemat.
Sebagai misal, anggaran untuk penanganan masalah anak Balita penderita gizi buruk dalam KUA PPAS tersebut mendapat alokasi Rp 30 juta. Nilai tersebut hanya sekitar 5% dibandingkan anggaran untuk jamuan makan acara Pemkab yang dijatah Rp 525 juta.
Padahal, sebagaimana pernah diinformasikan, Wonogiri berada di peringkat 10 daerah dengan jumlah anak Balita penderita gizi buruk terbanyak di Jawa Tengah. Data Dinas Kesehatan Wonogiri pada akhir Desember 2010 lalu, terdapat 619 anak Balita di Kota Gaplek terdeteksi menderita gizi buruk atau gizi kurang.
Melihat kondisi tersebut, anggota Komisi B DPRD yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sriyono berpendapat pemerintah tak sensitif dengan berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Jika kondisi itu dibiarkan, bukan tidak mungkin angka kemiskinan pada tahun depan bisa bertambah.
“Pada tahun 2012 mendatang, sebagian besar masalah yang terjadi tahun ini, seperti imbas kegagalan panen, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, kemungkinan masih akan terasa dan semakin membebani rakyat kecil. Tapi pemerintah sepertinya kurang sensitif terhadap masalah-masalah itu. Kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya terkesan hanya ditangani ala kadarnya,” ungkap kepada wartawan, Minggu (7/8/2011).
Sriyono menambahkan saat ini belum terlambat bagi pemerintah untuk membuat kebijakan anggaran yang lebih prorakyat pada 2012 mendatang. Nota pengantar KUA PPAS APBD 2012 baru disampaikan pekan lalu dan belum dibahas di Badan Anggaran DPRD. Karena itulah, Sriyono yang berada di komisi yang membidangi anggaran itu mengatakan di Badan Anggaran nanti akan memperjuangkan anggaran yang lebih prorakyat.
shs