Esposin, KLATEN -- Jajaran pengurus DPC PKB Klaten mendatangi Pengadilan Negeri (PN) setempat, Selasa (20/8/2024), untuk menyerahkan salinan surat keputusan (SK) kepengurusan DPC PKB Klaten periode 2021-2026.
Jajaran pengurus DPC PKB Klaten mendatangi pengadilan sekitar pukul 13.30 WIB. Mereka kemudian menyerahkan salinan SK kepada petugas pengadilan. Penyerahan SK itu dilakukan sebagai bentuk pemantapan jelang Muktamar ke-6 yang bakal digelar di Bali, Sabtu (24/8/2024) mendatang.
Promosi Berkat Pemberdayaan BRI, UMKM Ini Optimalkan Produk Bambu hingga Mancanegara
“Kami pengurus DPC PKB Klaten menyerahkan dokumen salinan SK kepengurusan ke PN Klaten. Ini sebagai langkah mitigasi serta kegiatan formal menjelang muktamar PKB. Kami tidak bermaksud apa-apa, tetapi hanya menegaskan posisi DPC PKB Klaten hanya satu di Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara,” kata Sekretaris DPC PKB Klaten, Marzuki, saat ditemui wartawan di PN Klaten.
Marzuki menegaskan hingga kini kepengurusan DPC PKB Klaten solid dari struktural tingkat kabupaten hingga wilayah. “Ini sekaligus menjadi penguatan bahwa tidak ada PKB lain selain yang berkedudukan di Jl Sunan Bonang [Desa Jonggrangan],” ungkap Marzuki.
Marzuki mengungkapkan penyerahan salinan SK kepengurusan DPC PKB ke PN Klaten itu sebagai rangkaian hasil rapat pleno di Sekretariat DPC PKB Klaten, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, beberapa hari sebelumnya. Rapat pleno diikuti struktural DPC PKB Klaten.
Dari rapat pleno itu, PKB Klaten menyepakati mendukung Muktamar di Bali, Sabtu (24/8/2024). Selain itu, DPC PKB Klaten memberikan mandat kepada Muhaimin Iskandar untuk menjadi Ketua Umum periode 2024-2029.
PKB Klaten menilai Muhaimin Iskandar berhasil membuat struktural di seluruh daerah solid. Selain itu, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar dinilai mampu mendongkrak perolehan suara PKB di Pemilu 2024. Hasil rapat pleno itu kemudian disampaikan ke DPP PKB melalui DPW PKB Jateng.
“Untuk pelaksanaan Muktamar di Bali, nanti kami berikan mandat kepada pengurus [DPC PKB Klaten] untuk berangkat ke Muktamar. Secara legal formal, kami serahkan SK kepengurusan ke Pengadilan Negeri Klaten,” jelas Marzuki.