Boyolali (Espos)--Honor yang dinanti-nanti jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta biaya operasional sudah turun Jumat-Sabtu (12-13/2).
Honor yang turun untuk kurun waktu tiga bulan yaitu November 2009-Januari 2010. Khusus untuk PPDP yaitu satu kali kontrak kerja.
BRI Peduli Salurkan Masker & Vitamin Lindungi Warga dari Abu Vulkanik
Ketua PPK Kecamatan Andong, Purbo Winoto mengatakan honor sudah turun Jumat lalu. Namun, kata dia, besarnya honor tidak seperti yang diharapkan.
"Besarnya honor njomplang dengan yang diterima pada Pemilu 2009 lalu. Untuk Boyolali tidak pakai standar nasional dengan alasan kondisi keuangan. Kalau yang pakai standar nasional seperti Solo, Sukoharjo dan Wonogiri," terang Purbo saat dihubungi Espos, Minggu (14/2).
Pernyataan senada disampaikan Ketua PPS di salah satu desa di Kecamatan Teras yang menolak disebut namanya. Dia menyampaikan, PPS dan PPDP se Kecamatan Teras sudah menerima honor pada Sabtu (13/2) siang.
Purbo mengaku memang ada perbedaan yang besar antara honor sewaktu Pemilu 2009 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Boyolali. Dijelaskan dia, pada Pemilu 2009, Ketua PPK menerima honor Rp 1 juta/bulan sedangkan saat ini Rp 700.000/bulan. Bagi anggota PPK, yang semula Rp 700.000/bulan menjadi Rp 500.000/bulan.
Terkait biaya operasional untuk keperluan alat tulis kantor (ATK), Purbo mengatakan saat Pemilu 2009 sebesar Rp 300.000/bulan sedangkan sekarang Rp 200.000/bulan.
Untuk PPS dan PPDP, Purbo menyampaikan, honor PPS sekarang kalau Ketua Rp 250.000/bulan. Anggota PPS, imbuhnya, Rp 200.000/bulan. Adapun bagi PPDP Rp 150.000.
nad