Esposin, SOLO—Guru besar dan Dosen hukum tata negara UNS Solo, Sunny Ummul Firdaus, tidak menampik adanya unsur atau nuansa politis dalam setiap pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kosong.
Termasuk, dalam konteks upaya Fraksi PDIP DPRD Solo mendorong agar jabatan Wawali Solo yang kosong, diisi. Sebab, menurut dia, sistem pemerintahan Indonesia tidak pernah lepas dari unsur atau nuansa politis.
Promosi Kisah Perempuan Hebat Agen BRILink Dorong Literasi Keuangan di Medan
Tapi dia berfokus kepada regulasinya saja. “Sistem pemerintah kita tidak pernah lepas dari unsur politik. Itu pasti ada. Tetapi saya menyoroti dalam koridor rule of the game-nya saja,” ujar dia, Selasa (23/7/2024).
Sunny menyatakan yang utama dari apa pun alasan yang disampaikan dalam pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, adanya dasar hukum. Sebab hal itu menjadi payung hukum langkah.
“Saya kira yang utama apa pun itu alasannya, apakah politis atau optimalisasi kinerja, harus ada dasar hukum,” tegas dia. Sunny melihat perlunya berkonsultasi ke Kemendagri bila jabatan Wakil Wali Kota Solo akan diisi.
“Bisa dikonsultasikan ke Kemendagri, bagaimana bila ada kebutuhan-kebutuhan itu. Apakah dibuatkan peraturan Kemendagri, direvisi, atau diskresi tadi itu. Apa pun alasannya, harus ada dasar hukum,” urai dia.
Setahu Sunny belum pernah ada pengisian jabatan wakil kepala daerah yang karena penjabatnya naik menjadi kepala daerah, di saat sisa masa jabatan kurang dari dua tahun. “Belum pernah ada,” kata dia.