Esposin, SOLO -- Sejumlah fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) Kota Solo bakal menjalani assessment guna mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 gotong royong.
Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo bertanggung jawab menunjuk fasyankes yang bakal melayani program tersebut. Pengadaan vaksinasi gotong royong ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.10/2021.
Promosi Berbagai Program BRI untuk Mendukung Net Zero Emission di 2050
Dalam Permenkes itu, vaksinasi gotong royong merupakan pelaksanaan vaksinasi untuk karyawan perusahaan, keluarga, dan individu lain dalam keluarga. Pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.
Baca Juga: Ganti Rugi Aset Terdampak Rel Layang Joglo Solo Terendah Rp2 juta
Oleh karena itu, penerima program vaksinasi gotong royong tidak dipungut bayaran atau gratis. Kepala DKK Solo, Siti Wahyuningsih, mengatakan vaksinasi Covid-19 gotong royong tidak berada di bawah tanggung jawabnya secara langsung.
Perusahaan mendaftar ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kemudian Kadin berhubungan langsung dengan Biofarma sebagai produsen vaksin. Biofarma lantas bersurat ke Dinas Kesehatan Provinsi yang diteruskan ke DKK kabupaten/kota untuk menunjuk fasyankes pendukung.
“Kami yang melakukan assessment fasyankes mitra yang ditunjuk. Fasyankes mana saja yang mendapatkan rekomendasi. Soal siapa yang divaksin dan sebagainya menjadi urusan perusahaan, Kadin, dan Biofarma,” katanya, Minggu (6/6/2021).
Baca Juga: 7 Kendaraan Terlibat Laka Karambol Di Jl Slamet Riyadi Ngapeman Solo, Begini Kejadiannya
Rantai Dingin Distribusi
Ning, panggilan akrabnya, mengatakan dalam vaksinasi gotong royong itu DKK Solo wajib memastikan rantai dingin distribusi vaksin. Kemudian sumber daya manusia (SDM) fasyankes, dan pengawasan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).Fasyankes yang bisa melayani vaksinasi gotong royong sama dengan yang melayani program vaksinasi nasional. Namun, diharapkan mereka tidak mengurangi pelayanan program nasional meski vaksinasi gotong royong sudah mulai bergulir.
“Mereka [fasyankes] kan sudah diuji kinerjanya sejak Januari. Kami ingin kekuatan pendukung program nasional tidak berkurang. Memang bisa jadi fasyankes swasta memilih vaksinasi gotong rotong mengingat ada jasa pelayanan dengan tarif maksimal Rp440.000 untuk jasa tenaga dan bahan habis pakai. Tapi kalau mereka full vaksin gotong royong, tentu kami akan kehilangan dukungan program nasional,” ungkapnya.
Baca Juga: Gibran Pastikan Jadwal PTM Sekolah Kota Solo Tak Bergeser, Tetap Mulai 12 Juli
Selama ini, puluhan fasyankes tersebut sudah mumpuni dari segi rantai dingin, alur vaksin, SDM, dan fasilitas serta pelaporannya.
“Enggak bisa kalau swasta kemudian memilih [vaksinasi] gotong royong semua, kemudian pelayanan program nasional vaksinasi Covid-19 tinggal RS pemerintah dan puskesmas,” tandasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyebut program vaksin gotong royong telah disosialisasikan kepada perusahaan dengan antusiasme baik.