Esposin, WONOGIRI — Banyaknya sekolah negeri, SD maupun SMP, yang kekurangan peserta didik baru pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 menjadi sorotan kalangan DPRD Wonogiri. Mereka memandang hal itu terjadi karena mutu pendidikan di sekolah negeri SD maupun SMP di Wonogiri belum merata.
Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri, Catur Winarko, mengatakan banyaknya SD dan SMP di Wonogiri yang kekurangan siswa baru tidak semata-mata karena populasi anak usia masuk sekolah sedikit. Faktor lain yang juga berpengaruh besar adalah kualitas pendidikan setiap sekolah yang belum merata.
Promosi Dukung Perkembangan Industri Kreatif, BRI Gelar Kompetisi Creator Fest 2024
Hal itu bisa dilihat dari dari masih adanya beberapa sekolah yang jumlah pendaftarnya membeludak melebihi daya tampung. Sementara sebagian besar lainnya justru kekurangan pendaftar. Ini mengindikasikan siswa atau orang tua menilai mutu pendidikan sekolah tertentu bagus sedangkan sekolah lainnya kurang baik.
DPRD Wonogiri sejak tahun lalu sudah mendorong dinas terkait dan sekolah-sekolah negeri baik SD maupun SMP untuk berbenah. Mereka diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai inovasi yang dibutuhkan siswa. Misalnya dengan fokus memperbaiki kelas nonakademik seperti olahraga. Dengan begitu, sekolah tersebut memiliki spesialisasi keunggulan.
”Ini sudah terbukti di beberapa sekolah. Misalnya di SMPN 4 Purwantoro, dulu sekolah itu sepi peminat, apalagi letaknya tidak di pinggir jalan raya, masuk ke gang. Setelah berbenah dengan fokus pada keunggulan nonakademik, sekolah itu sekarang ramai pendaftar,” kata Catur saat berbincang dengan Esposin, Kamis (11/7/2024).
Menurutnya, hal yang hampir serupa juga terjadi di beberapa SD negeri di wilayah Wonogiri timur. Sekolah yang semula sepi peminat sekarang sudah mulai ramai karena ada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan kondisi seperti, berarti mutu pendidikan sekolah sangat berpengaruh terhadap terpenuhi atau tidaknya kuota PPDB.
Regrouping Bukan Solusi
Hal ini sekaligus menandakan kebijakan regrouping sekolah belum tentu menjadi solusi atas sedikitnya jumlah peserta didik. Bahkan, regrouping bisa jadi justru memutus akses pendidikan warga di wilayah tertentu karena jarak sekolah menjadi terlalu jauh.“Ini tinggal nakhodanya. Permasalahannya [sekolah sepi pendaftar] rata-rata soal kualitas pendidikan di sekolah itu. Sekolah harus responsif. Bukan hanya soal akademik. Semisal secara akademik bagus, tetapi anak dan orang tua ingin anak itu bisa mengaji, ya sudah diajari mengaji juga,” ucapnya.
Data Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri menunjukkan jumlah pendaftar di beberapa sekolah wilayah pinggiran lebih sedikit dibandingkan daya tampung yang tersedia. Di jenjang SMPN misalnya, 40 dari 78 sekolah negeri kekurangan pendaftar pada PPDB 2024. Sejumlah SD juga disebut kekurangan pendaftar.
Sekolah yang sedikit pendaftar itu antara lain SMPN 3 Girimarto. Sekolah ini memiliki daya tampung calon peserta didik baru sebanyak 64 anak. Namun, jumlah pendaftarnya hanya tujuh anak. Satu anak di antaranya mendaftar secara offline.
Kemudian ada SMPN 3 Selogiri hanya ada sembilan pendaftar. Selain itu, SMPN 4 Selogiri yang memiliki daya tampung 64 anak tetapi pendaftarnya hanya 14 anak.
Kepala Disdikbud Wonogiri, Sriyanto, menyebut masih ada orang tua yang memilih mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah negeri tertentu yang dianggap favorit walau jaraknya jauh dari rumah.
Padahal, menurutnya, paradigma ini sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Semua sekolah negeri sudah menerapkan kurikulum yang sama dan kualitas sumber daya manusia guru yang sama pula.
Mengubah Paradigma
Kendati begitu dia tidak menyalahkan kondisi tersebut. Hal ini justru menjadi tantangan sekolah dan Disdik untuk mengubah persepsi masyarakat terkait hal itu. Di sisi lain, ada sebagian anak yang mendaftar di sekolah swasta karena alasan tertentu.Faktor lainnya adalah populasi anak di sejumlah wilayah tertentu memang sedikit. Dengan begitu lumrah ada beberapa sekolah yang jumlah pendaftarnya tidak memenuhi kuota.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Wonogiri, Gino, menambahkan kebanyakan sekolah-sekolah di pinggiran kurang pendaftar karena populasi anak usia masuk sekolah memang sedikit. Sekolah tidak bisa hanya menyediakan kuota peserta didik sesuai dengan populasi yang ada.
Penentuan kuota sudah disesuaikan dengan jumlah kelas atau rombongan belajar (rombel). Jumlah siswa setiap rombel sudah ditentukan yakni 28 anak untuk SD dan 32 anak untuk SMP. Di menerangkan meski PPDB online terpadu sudah tertutup, sekolah-sekolah negeri baik SD maupun SMP masih bisa menerima pendaftar secara offline.
Terutama bagi mereka sekolah yang masih ada daya tampung. Prinsip dasarnya, semua anak usia sekolah harus bisa mengakses pendidikan sesuai dengan usia atau jenjangnya.
Gino menyadari banyak SD dan SMP yang selama beberapa tahun terakhir hanya memiliki sedikit siswa. Disdikbud Wonogiri sudah pernah mengkaji untuk regrouping beberapa sekolah, khususnya SD, yang kekurangan siswa itu pada 2023.
Akan tetapi, kebijakan regrouping itu belum bisa diambil Pemkab Wonogiri dan DPRD Wonogiri. Disdikbud Wonogiri juga sudah mendorong sekolah-sekolah tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikannya sesuai kebutuhan masyarakat lokal.