Taufiq Sidik Prakoso Jibi Solopos Redaksi - Espos.id Solopos - Senin, 14 Januari 2013 - 17:15 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi underpass Makamhaji, Sukoharjo (JIBI/SOLOPOS/Dok)
SOLO -- Kalangan DPRD Solo menilai underpass belum saatnya dibangun di Kota Bengawan. Mestinya, pemkot dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo lebih mengatur manajemen lalu lintas dibanding membangun underpass.
“Yang penting itu dicari solusinya kenapa Solo tambah macet serta bagaimana menguranginya? Bukan membangun underpass,” ungkap Wakil Ketua DPRD Solo, M Rodhi, kepada wartawan di DPRD Solo, Senin (14/1/2013).
Dicontohkannya, untuk persimpangan rel kereta api di Pasar Nongko semestinya tak perlu dibangun underpass. Disebutkannya, guna mengatasi kemacetan di Pasar Nongko bisa diatasi dengan lebih memaksimalkan pengaturan lalu lintas di wilayah tersebut.
“Solusi bukan seperti itu. Diatur saja belum kok malah dibangun. Yang perlu dilakukan di Pasar Nongko yakni diatur saja lalu lintasnya dengan satu per satu di setiap persimpangan itu,” ujarnya.
Untuk persimpangan rel kereta api di Hotel Agas, Rodhi menilai permasalahan kemacetan bukan pada persimpangan. Namun, permasalahan kemacetan terjadi di simpang tiga Kota Barat. “Di Hotel Agas ada masalah di persimpangan Kota Barat serta adanya pengaturan durasi lampu lalu lintas di sana. Jadi ya tidak perlu dibangun underpass. Secara umum harus ditelaah dulu sebelum berniatan membangun underpass,” terangnya.
Pendapat yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto. Disampaikan Supriyanto, Dishubkominfo semestinya pembangunan underpass sebaiknya tidak dilakukan di dalam kota.
“Harus dilakukan kajian dan dibangun di luar kota seperti di kawasan simpang Joglo. Ya biar dapat dikendalikan lalu lintasnya saat pembangunan. Kalau di Purwosari itu tidak terlalu urgen dibangun underpass,” jelasnya.
Diutarakannya, macetnya persimpangan kereta api yang berada di dalam kota bisa diatasi dengan merubah manajemen lalu lintas yang selama ini berlaku di kawasan persimpangan kereta api dalam kota.
“Di dalam kota itu dapat diatasi dengan mengambil peraturan one way. Jadi tidak perlu dibangun underpass,” urai politisi dari Partai Demokrat itu.
Sebelumnya, proyek pembangunan underpass di Kota Bengawan menyasar persimpangan kereta api di Purwosari, Manahan, Pasar Nongko dan Gilingan. Proyek tersebut diyakini mengurai masalah kemacetan di persimpangan kereta api. Megaproyek itu merupakan bantuan dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.