by Nimatul Faizah - Espos.id Solopos - Jumat, 27 September 2024 - 17:00 WIB
ESPOS.ID - Suasana sosialiasi bantuan keuangan desa (bankeudes) di Pendapa Gede Boyolali, Jumat (27/9/2024). Ada 172 dari 261 kades yang tidak hadir dalam kegiatan ini.
Esposin, BOYOLALI - Sebanyak 172 dari 261 kepala desa (kades)di Boyolali absen atau tak hadir dalam sosialisasi bantuan keuangan desa (bankeudes) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Boyolali. Sosialisasi digelar di Pendapa Gede Pemkab Boyolali dengan undangan pukul 08.00 WIB, Jumat (27/9/2024).
Acara akhirnya dimulai sekitar pukul 09.00 WIB walaupun banyak kursi kosong. Terpantau hingga pukul 11.00, dalam presensi di meja teras Pendapa Gede, beberapa daftar presensi kosong. Bahkan, ada kecamatan yang hingga pukul 11.00 WIB presensi kadesnya masih kosong seperti Kecamatan Cepogo, Juwangi, Ngemplak, dan Simo.
Ada beberapa kades yang mengurus orang lain untuk mewakili kehadiran mereka. Padahal dalam surat undangan meminta mereka hadir tanpa perwakilan. Tercatat dalam presensi dari Kecamatan Selo ada 7 terisi, Ampel 4, Musuk 1, Boyolali 6, Mojosongo 5, Teras 5, Sawit 6, Banyudono 4, Sambi 1, Nogosari 4, Karanggede 1, Klego 7, Andong 9, Kemusu 6, Wonosegoro 8, Gladagsari 5, Tamansari 4 dan Wonosamodro 6.
Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, dalam sambutannya memperkenalkan diri selaku Sekda juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia mengaku baru kali pertama menjumpai para kades dalam forum. “Kuwi kok ndilalahe kursine kosong kabeh [kok kebetulan kursinya kosong semua]. Berarti dha wedi karo aku [berarti pada takut sama saya,” candaannya dalam forum.
Lebih lanjut, Wiwis menegaskan acara tersebut tidak memiliki agenda lain di luar kedinasan. Ia juga tidak ingin acara tersebut dikait-kaitkan dengan hal-hal di luar kedinasan. “Yang perlu diingat, saya tidak akan berbicara yang terkait masa sekarang dalam tahapan Pemilu. Itu bukan ranah kami. Saya hormati proses tahapan kampanye,” kata dia.
Ditemui seusai acara, Wiwis mengatakan total bankeudes dari APBD Kabupaten Boyolali ada sekitar Rp22 miliar. Para pemerintah desa diminta mengirimkan surat permohonan atau program untuk program yang akan digunakan Bankeudes maksimal 30 September 2024. Lalu, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan maksimal diubah pada 15 Oktober 2024.
Soal adanya usual Bankeudes dicairkan seusai Pilkada 2024 dia memperbolehkan, akan tetapi semua proses Bankeudes harus selesai pada 2024. Lokus atau titik lokasi program yang akan diajukan bankeudes juga bisa diubah asalkan pemerintah desa berkonsultasi dengan anggota legislatif yang mewakili. "Bankeudes kan harus dipertanggungjawabkan sebagaimana APBD Januari-Desember 2024. Kalau perencanaannya kebetulan di APBDes dimasukkan dan diselesaikan 2024 ya harus diselesaikan di 2024," kata dia.
Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi action plan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait belanja modal. Dalam rekomendasi itu ada temuan belanja modal pada 2023 sekitar Rp441 miliar, terdapat Rp57 miliar yang prosedur administrasinya tidak sesuai sehingga tidak boleh dibelanjakan modal. "Karena ini peruntukannya desa, akhirnya jalan satu-satunya kami alihkan ke desa [lewat Bankeudes]. Mengapa Rp22 miliar, karena kami ada logika satu kecamatan Rp1 miliar," jelas dia. Wiwis menjelaskan bankeudes diberikan atas kepentingan masyarakat. Rujukannya dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dan hal-hal yang lebih dibutuhkan di desa.
Saat ditanya soal absennya banyak kades dalam sosialisasi ini Wiwis mengatakan tidak tahu. Ia juga tidak mau menghubungkan ketidakhadiran itu dengan hal-hal lain. Terkait bagaimana halnya kalau ada kades yang tidak mengajukan bankeudes, Wiwis tidak mempermasalahkannya. "Kalau pas saya rekap enggak sampai Rp22 miliar, ya enggak apa-apa juga. Mungkin bisa sisanya saya tawarkan ke yang memang butuh," kata dia.