Esposin, BOYOLALI - Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kabar 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk miliknya yang bocor. Dia menanggapi kabar bocornya data 6 juta NPWP milik masyarakat Indonesia termasuk Presiden Jokowi dan anak-anaknya, Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep. Bahkan data Menteri Keuangan, Sri Mulyani, diperjualbelikan oleh peretas atau hacker seharga Rp150 juta.
Jokowi memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi terkait kabar kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Saya sudah perintahan Kominfo dan Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN," jelasnya saat ditemui di sela-sela pembukaan Tol Solo-Jogja di Gerbang Tol (GT) Banyudono, Boyolali, Kamis (19/9/2024).
Promosi Berkat Pemberdayaan BRI, UMKM Ini Optimalkan Produk Bambu hingga Mancanegara
Ia mengatakan peristiwa serupa juga terjadi di negara-negara lain. Menurutnya, kebocoran data bisa terjadi karena keteledoran password, penyimpanan data terlalu banyak di tempat berbeda, dan sebagainya.
Menteri Sri Mulyani Indrawati juga telah telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan evaluasi terkait adanya dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor. Ia menyebutkan nantinya setelah evaluasi rampung, akan segera dilaksanakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil pemeriksaan kepada awak media.
"Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT," kata Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis. Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data-data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta. Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Selain keluarga Jokowi, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.