BRI Berkomitmen Jaga Shareholder Return di Tengah Akselerasi Pertumbuhan Bisnis
BOYOLALI--Pemkab Boyolali dituding masih sangat tertutup dalam hal akses data mutasi. Kalangan anggota DPRD mengeluh kesulitan mendapatkan informasi lengkap mengenai data pegawai yang dimutasi.
Kondisi itu dikeluhkan anggota Fraksi Nurani Partai Golkar (FNPG), Agus Ali Rosyidi. Dia mengatakan data mutasi mudah didapatkan hanya pada masa-masa awal kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Seno Samodro-Agus Purmanto. Belakangan ini data mutasi benar-benar disimpan rapat.
“Selama ini data mutasi sangat tertutup. Padahal seharusnya hal yang terkait akses informasi publik seperti itu wajib dibuka, tidak boleh disimpan dengan dalih apapun. Tetapi sekarang, kami anggota Dewan tidak pernah mengetahui dengan jelas data mutasi. Saya belum pernah dapat datanya secara lengkap,” ujar Agus, kepada wartawan di Gedung DPRD Boyolali, Kamis (26/1/2012).
Agus mengemukakan keterbukaan tentang akses informasi publik telah diatur oleh Undang Undang. Tepatnya UU No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Ketentuannya tercantum di Pasal 22 Ayat 7 dan Pasal 35 Ayat 1 huruf E. Jangankan anggota Dewan, masyarakat umum pun boleh mendapatkan akses itu.
(JIBI/SOLOPOS/Yus Mei Sawitri)
