Esposin, JAKARTA - Museum Radyapustaka sudah beberapa hari ini tutup lantaran terkendala biaya sehingga tak sanggup membayar gaji pegawai. Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menyatakan, persoalan di museum tersebut tak sesederhana memberikan bantuan biaya.
Promosi Kisah Perempuan Hebat Agen BRILink Dorong Literasi Keuangan di Medan
"Jadi sebetulnya pertama soal yang agak mendasar, kelembagaan museum. Dia yayasan bentuknya, private museum, bukan punya negara walaupun ini museum tertua. Tentu pemerintah sedia membantu dan kita punya program revitalisasi museum, baik museum publik atau milik pemerintah pusat/daerah atau pun privat. Tapi Radyapustaka enggak masuk dalam program ini. Saya menduga, pengelola museum tidak mengajukan," tutur Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid kepada detikcom, Sabtu (16/4/2016).
Pembinaan museum memang awalnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun saat era desentralisasi, pembinaan dilakukan oleh pemda, pemkot, atau pun pemkab.
"Tapi Radyapustaka beda kasusnya. Dia yayasan. Bukan berarti enggak bisa dapat bantuan tapi tergantung yayasannya," imbuh Hilmar.
Meski bisa saja memberikan bantuan, tetapi pemerintah pusat tidak ingin mengintervensi. Hilmar menganjurkan agar pengelola Museum Radyapustaka, Pemkot Surakarta, dan Kemendikbud duduk bersama untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif.
"Permasalahannya bukan sekadar kasih duit saja. Kalau lihat keuangan sekarang kelihatannya kan sulit ya. Pembenahan manajemen juga. Mutlak toh harus duduk bersama, pihak museum sendiri terus juga pemerintah daerah," kata Hilmar.