Esposin, KLATEN — Bupati Klaten, Sri Mulyani, tak mempersoalkan penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat pada 2023. Namun, sebagai gantinya pemerintah pusat diminta segera membuka seleksi perekrutan CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sri Mulyani mengatakan keberadaan tenaga honorer masih sangat dibutuhkan pemerintah daerah. Jika mereka ditiadakan, maka harus ada tenaga pengganti yakni dengan merekrut CPNS/PPPK.
Promosi Agen BRILink Mariyati, Pahlawan Inklusi Keuangan dari Pulau Lae-lae Makassar
"Kalau tenaga honorer dihapus enggak apa-apa. Tapi nanti diangkat jadi PPPK. Guru tidak tetap (GTT)/pegawai tidak tetap (PTT), baik yang masuk kategori 2 [K2] atau tidak Klaten itu selalu kami usulkan ke pusat [untuk diangkat jadi PPPK]. Kalau jadi PNS sulit, PPPK harus masuk," kata Sri Mulyani, saat ditemui wartawan di Puskesmas Jambu Kulon, Kecamatan Ceper, Sabtu (29/1/2022).
Baca Juga: Tenaga Honorer akan Dihapus, Bupati Wonogiri Belum Tahu Maksud Pusat
"Kami itu sangat kekurangan ASN. Kalau memang honorer dihilangkan, jumlah PPPK harus dinaikkan. CPNS-nya tolong dibuka kerannya sesuai dengan kebutuhan kami. Tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan itu kurang banyak. Makanya ada honorer. Honorer paling banyak itu berada di Dinas Pendidikan," katanya.
Terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten, Slamet, mengatakan jumlah ASN di Klaten berkurang dari tahun ke tahun. Sehingga tenaga honorer masih sangat dibutuhkan.
Baca Juga: DPRD Karanganyar Minta Pemerintah Beri Solusi Bagi Tenaga Honorer
Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bakal menghapus tenaga honorer. Memasuki tahun 2023, status ASN hanya diisi PNS dan PPPK.