Hal itu diungkapkan Kepala Bidang SMP, SMA, dan SMK, Dwi Atmojo Heri, mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kabupaten Sukoharjo, AA Bambang Haryanto, Minggu (29/1/2012). Dwi mengatakan untuk program rehab tersebut sekolah melalui dinas meminta bantuan pembiayaan pemerintah pusat. “Sampai tahun 2012 masih banyak SMP di wilayah Sukoharjo yang butuh rehab berat. Mungkin hingga sekitar 50-an persen dari seluruhnya 69 sekolah, sebagian besar justru tersebar di SMP bertatus negeri,” ungkapnya kepada Espos.
Promosi Lestarikan Warisan Nusantara, BRI Dukung Event Jelajah Kuliner Indonesia 2024
Meski tidak menyebutkan secara apsti jumlah lokal, Dwi menjelaskan hampir semua SMP di Kabupaten Sukoharjo mengajukan bantuan rehabilitasi pada 2012, baik kategori ringan atau berat. Menurut dia permohonan disampaikan sejak Desember 2011 lalu dan sudah ada tim perwakilan pusat yang terjun ke daerah untuk melakukan proses verifikasi.
“Jadi pengajuan dari semua sekolah kita sampaikan. Tergantung yang disetujui berapa, itu yang dilaksanakan,” paparnya. Ia menambahkan, sesuai rencana, kepastian informasi rehabilitasi ruang atau lokal SMP yang disetujui bisa diketahui awal Februari mendatang.
Secara terpisah, Kepala Bidang TK, SD, dan Sekolah Luar Biasa (SLB), Joko Untoro, juga menyampaikan adanya pengajuan bantuan rehab berat ruang kelas SD dari seluruh wilayah kecamatan di Sukoharjo kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut, kata dia, untuk program perbaikan lokal rusak yang sejauh ini belum terkaver.
“Itu memang programnya pemerintah pusat, kita hanya mengusulkan mengingat masih banyak SD yang membutuhkan. Tinggal nanti mana yang disetujui,” tegasnya, kemarin. Ia menjelaskan jumlah SD di seluruh Kabupaten Sukoharjo mencapai 480-an buah, meliputi swasta dan negeri. Namun untuk sekolah dan ruang kelas yang membutuhkan perbaikan mendesak, Joko tidak menyebutkan secara rinci. Menurut dia perbaikan lokal rusak selama ini sudah dilaksanakan setiap tahun melalui dana alokasi khusus (DAK) atau sumber pembiayaan lain dari APBN, APBD Provinsi, atau APBD Kabupaten Sukoharjo. Tapi karena jumlahnya cukup banyak, harus dilakukan bertahap.
JIBI/SOLOPOS/Triyono