Esposin, KLATEN -- Pemkab Klaten bakal menambah alokasi dana desa (ADD) dengan nilai total penambahan Rp12 miliar dalam APBD Perubahan 2024. ADD itu untuk 391 desa di Klaten.
Rencana penambahan nilai ADD itu disampaikan Bupati Klaten, Sri Mulyani, saat penyerahan surat keputusan (SK) pengukuhan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi delapan tahun di Grha Bung Karno Klaten, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Rabu (24/7/2024).
Promosi 12 Pemain BRI Liga 1 Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia
Mulyani menjelaskan sudah berdiskusi dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Sekda Klaten, Jajang Prihono, terkait rencana penambahan nilai ADD itu.
Dari hasil diskusi itu, ADD bakal diusulkan ditambah Rp12 miliar melalui APBD Perubahan 2024 dari total ADD yang sudah dialokasikan melalui APBD 2024. Sementara untuk 2025, total nilai ADD bakal ditambah Rp48 miliar. “ADD kami tambah di perubahan nanti di angka Rp12 miliar. Tahun depan penambahan hampir Rp48 miliar,” kata Mulyani.
Mulyani menjelaskan penambahan itu diberikan untuk peningkatan kesejahteraan pengurus kelembagaan desa terutama ketua RT/RW serta tim penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
“ADD kami tambahkan untuk memberikan perhatian kepada ketua RT/RW yang selama ini menjadi ujung tombaknya kepala desa. Kami berikan tambahan alokasi agar ada peningkatan perhatian kepada ketua RT/RW. Untuk kegiatan lain sepenuhnya pemerintah desa yang akan melaksanakan,” ungkap Mulyani.
Mulyani menjelaskan penambahan ADD itu juga mempertimbangkan tidak semua wilayah desa memiliki pendapatan asli desa (PAD) yang cukup besar.
Asas Keadilan
“Tetapi tidak lantas yang desa dengan PAD kecil kemudian kami tambah, sementara yang PAD besar tidak. Bukan seperti itu. Tetapi asas keadilan tetap kami pertimbangkan dengan nilai ADD mempertimbangkan luas wilayah serta jumlah penduduk,” kata Mulyani.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, Wahyuni Sri Rahayu, mengatakan nilai ADD yang diterima masing-masing desa bervariasi. Nilai ADD di antaranya mempertimbangkan luas wilayah serta jumlah penduduk.
Disinggung nilai ADD saat ini, Rahyu mengatakan rata-rata setiap desa mendapat Rp300 juta. Sementara jumlah total desa di Klaten ada 391.
Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Klaten, Joko Lasono, juga menjelaskan rata-rata nilai ADD yang diterima masing-masing desa Rp300 juta. ADD yang selama ini diterima desa dinilai minim apalagi untuk desa yang memiliki PAD kecil.
“Ketika ADD kami gunakan untuk insentif atau Siltap perangkat desa, BPD, maupun kelembagaan lainnya itu minim sekali. Apalagi desa yang tidak memiliki PAD seperti tempat kami,” kata Kades Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, itu.
Sebelumnya, Papdesi mengusulkan ada penambahan ADD yang diberikan ke desa. Mereka berharap ADD per desa bisa mencapai Rp500 juta. “Sebenarnya kami mengusulkan banyak. Tetapi kami tetap realistis melihat kemampuan APBD. Setahap demi setahap insyaallah akan naik. Dengan penambahan ini kami bersyukur,” kata Joko.
Ketua Komisi I DPRD Klaten, Eko Prasetyo, mengatakan usulan penambahan ADD senilai Rp12 miliar itu sudah disampaikan TAPD ke Badan Anggaran (Banggar). DPRD mendukung usulan penambahan itu mempertimbangkan alasan objektif untuk peningkatan kesejahteraan kelembagaan desa.