by Bony Eko Wicaksono Jibi Solopos - Espos.id Solopos - Selasa, 27 Februari 2018 - 14:15 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Dok/JIBI/Harian Jogja/Solopos)
Esposin, SUKOHARJO—Pemkab Sukoharjo bakal merehab 565 unit rumah tak layak huni (RTLH) di sejumlah kecamatan. Dana proyek rehab RTLH itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo, Sarwidi, mengatakan proyek rehab RTLH itu merupakan bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku menyasar wilayah-wilayah perkumuhan di setiap daerah termasuk wilayah Sukoharjo.
“Setiap penerima bantuan rehab RTLH menerima dana senilai Rp10 juta. Dana itu digunakan untuk membiayai pengerjaan proyek rehab RTLH,” kata dia, saat ditemui Esposin, Senin (26/2/2018). (baca: PEMBANGUNAN BOYOLALI: 2018, Desa Karanggeneng Boyolali Ditarget Bebas RTLH)
Tim dari DPKP Sukoharjo bakal memverifikasi ulang penerima bantuan rehab rumah dengan mensurvei rumah penduduk. Parameter penilaian program rehab RTLH yakni atap, lantai, dan dinding. Apabila kondisi rumah penduduk tak sesuai parameter penilaian program rehab RTLH maka langsung dicoret.
Sarwidi mengungkapkan segera menyosialisasikan program rehab RTLH pada April atau Mei mendatang.
“Mudah-mudahan sebelum bulan puasa [Mei] pelaksanaan kegiatan sosialisasi program rehab RTLH rampung. Jadi proyek rehab RTLH bisa dikerjakaan pada pertengahan Juni,” ungkapnya.
Sejauh ini, dana program rehab RTLH tak hanya berasal dari pemerintah pusat melainkan Pemprov Jateng dan corporate social responsibility (CSR) perbankan.
Pada 2017, jumlah penerima bantuan rehab RTLH di Sukoharjo sebanyak 802 keluarga. Perinciannya, sebanyak 258 keluarga menerima dana dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sementara jumlah penerima bantuan rehab RTLH yang berasal dari APBD Provinsi Jateng sebanyak 529 keluarga.
Selanjutnya, 15 keluarga di wilayah Weru menerima bantuan dana rehab RTLH dari Bank Jateng.
“Belum ada informasi ihwal bantuan dana program BSPS dari pemerintah pusat. Sementara bantuan dana rehab RTLH dari Pemprov Jateng dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sukoharjo,” tutur Sarwidi.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappelbangda Sukoharjo, Agus Purwantoro, mengungkapkan kawasan kumuh di Kabupaten Jamu tersebar di enam kecamatan yakni Grogol, Kartasura, Mojolaban, Sukoharjo, Baki, dan Gatak.
“Sebelumnya kawasan kumuh hanya di tiga kecamatan yakni Grogol, Kartasura dan Sukoharjo. Saat ini, ada penambahan kawasan kumuh sesuai surat keputusan (SK) Bupati. Di kawasan kumuh masih terdapat hunian yang belum layak dari sisi kesehatan maupun kenyamanan,” jelasnya.